PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto, meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk menggelontorkan dana supaya ada pabrik refinery di Provinsi Riau, sebagai bentuk dukungan kepada petani sawit.

Dijelaskan Sugianto, di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ada hasil keringat petani sawit, yang diambil dari setiap ekspor komoditas sawit ke luar negeri.

Sayangnya, uang tersebut tak begitu dirasakan petani, melainkan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Sementara para petani saat ini menjerit akibat menurunnya harga jual buah sawit.

"Misalnya Wilmar, mereka itu dapat triliunan uang untuk kepentingan refinery, kenapa pemerintah pusat tak menyalurkan itu ke kelompok tani, koperasi, atau BUMD yang menangani sawit?" kata Sugianto, Minggu (26/6/2022).

Padahal perusahaan-perusahaan yang menerima aliran dana dari BPDPKS itu banyak juga yang melanggar aturan dan bersikap 'seenaknya dewe' bahkan ada yang sudah terbukti merugikan negara. Kenapa perusahaan dikasih, toh akhirnya perusahaan tidak menaati aturan.

Mestinya, pemerintah pusat memberi perhatian kepada kawasan industri di Riau, seperti di Pelalawan atau Siak, dalam bentuk pembangunan refinery, yang nantinya bisa menciptakan produk minyak goreng.

"Saya kadang-kadang heran sama oknum pejabat di pusat ini, mereka yang buat aturan, mereka yang melanggar, kemudian sok membela rakyat, ternyata bohong. Yang seperti ini pak jokowi harus ngerti. BPDPKS itu tujuannya mensejahterakan petani, bukan malah perusahaan yang dibantu. Ini masyarakat sedang menderita loh," terangnya.

Kalau saja BPDPKS mau membangun refinery di Riau, dan kemudian pengelolaan diserahkan diserahkan daerah, maka potensi ekonomi yang ditimbulkan akan sangat luar biasa.

Bahkan, refinery ini nantinya bisa menanggulangi kebutuhan minyak goreng nasional. Dan juga meningkatkan PAD Provinsi Riau, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

"Dalam uang yang dikelola oleh BPDPKS itu ada hak petani yang kini menjerit. Pembangunan refinery minyak goreng adalah solusinya. Ini yang mestinya dilakukan pemerintah, kembalikan uang petani kepada petani, bukan kepada perusahaan," tegasnya.

"Daripada dikasih ke perusahaan, kan yang tertangkap sekarang itu konglomerat yang dibantu dana gratis dari pemerintah, salah satunya dari BPDPKS ini, kan bodoh namanya kalau begitu," tambahnya.

Jika Presiden Jokowi mau membangun refinery di Riau, Sugianto menyebut bukan hal yang sulit. Karena, presiden tinggal mengintruksikan kepada Kementerian Keuangan untuk membangun refinery, tak perlu lewat APBN.

"Tak perlu dianggarkan di APBN, tinggal perintahkan kementerian, nanti teknisnya bisa diatur, karena yang ngasih izin kementerian juga, yang penting itu niatnya," tutupnya.***