JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencabut 15 izin konsesi kawasan hutan. Belasan izin konsesi tersebut tersebar di sejumlah daerah, termasuk Riau.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak main-main untuk segera mencabut perizinan perusahaan yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak melaksanakan kewajibannya.

Dari 15 perusahaan yang direkomendasikan oleh Kementerian LHK tersebut terdiri dari 3 perusahaan yang memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dengan total area seluas 84.521,72 hektare dan 12 perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total area seluas 397.677 hektare.

Berikut daftar perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah, dikutip dari iNews.id, Rabu (30/3/2022).

Pelepasan Kawasan Hutan (PKH):

1) SK.680/MENHUT-II/2014 untuk PT. Permata Nusa Mandiri dengan luas 16.182,48 ha di Papua.

2) SK.833/MENHUT-II/2014 untuk PT. Tunas Agung Sejahtera dengan luas 39.500,42 ha di Papua.

3) 16/1/PKH/PMDN/2017 untuk PT. Menara Wasior dengan luas 28.838,82 ha di Papua Barat.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):

4) SK.105/Menhut-II/05 untuk PT. Melapi Timber dengan luas 78.300 ha.

5) SK.103/Menhut-II/06 untuk KSU Mayang Putriprima dengan luas 13.110 ha.

6) SK.195/Kpts-II/1997 untuk PT. Rimba Penyangga Utama dengan luas 6.150 ha.

7) SK.859/Kpts-VI/99 untuk PT. Aceh Timber dengan luas 80.804 ha di Riau.

8) SK.69/Menhut-II/2007 untuk PT. Merbau Pelalawan Lestari dengan luas 12.660 ha di Riau.

9) SK.420/Menhut-II/ 2014 untuk PT. Lantaburamentari Sejahtera dengan luas 16.120 ha.

10) SK.639/Menhut-II/2009 untuk PT. Bangkanesia dengan luas 51.205 ha di Sumatra Selatan.

11) SK.428/Menhut-II/2009 untuk PT. Koin Nesia dengan luas 41.960 ha di Bangka Belitung.

12) SK.740/Menhut-II/2014 untuk PT. Wono Indoniaga dengan luas 12.660 ha di NTB.

13) 273/Kpts-II/1998 untuk PT. Rimba Equator Permai dengan luas 17.068 ha di Kalimantan Barat.

14) SK.17/Menhut-II/06 untuk PT. Elbana Abadi Jaya dengan luas 15.480 ha di Kalimantan Selatan.

15) SK.556/Menhut-II/2006 untuk PT. Sumber Mitra Jaya dengan luas (SARMI) 52.160 ha di Papua.***