PEKANBARU - Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang perlahan mulai terkendali tidak membuat pemerintah daerah lengah. Guna mencegah terulangnya bencana kabut asap, Pemprov Riau berencana mengumpulkan seluruh kepala desa dalam rapat koordinasi (rakor) pada pertengahan September mendatang.

"Kita merencanakan pelaksanaan rakor bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau yang saat ini dapat diatasi dengan baik," ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).

Perluasan Deklarasi Anti Karhutla

Ia menjelaskan, langkah mitigasi bencana lingkungan ini membutuhkan peran aktif ujung tombak pemerintahan, yakni perangkat desa. Aparat kewilayahan dinilai memiliki posisi yang pas karena bersentuhan langsung dengan warga di lapangan, sehingga mampu melakukan sosialisasi dan mengawasi aktivitas pembukaan ladang.

Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menyepakati maklumat penanggulangan karhutla. Komitmen tersebut dipastikan akan terus diperluas jangkauannya ke struktur pemerintahan yang lebih rendah.

"Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani," terangnya.

Ancaman Sanksi dan Kerugian Ekonomi

Di dalam pakta integritas tersebut nantinya tertuang poin larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Aturan ini tidak sekadar berisi imbauan kosong, melainkan komitmen penegakan hukum yang jelas bagi masyarakat yang nekat melanggar aturan.

"Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," tegasnya.

Praktik tebas bakar lahan ditegaskan harus dihindari karena kerugian yang ditimbulkan akan jauh melampaui manfaat sesaat dari aktivitas tersebut. Selain menghancurkan ekosistem alam, kabut asap berisiko melumpuhkan ruang gerak pendidikan dan ekonomi, serta memicu gangguan kesehatan massal.

"Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap," bebernya.

Hadirkan Menteri Sebagai Narasumber

Melalui agenda pertemuan berskala besar tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan pemahaman yang sama dalam menjaga wilayah masing-masing. Pencegahan karhutla difokuskan menjadi komitmen yang berjalan secara berkelanjutan.

"Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini," pungkasnya. ***