PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Marwan Yohanis, angkat bicara terkait keluhan masyarakat atas kenaikan harga bahan pokok dalam beberapa minggu belakangan.

Dikatakan Marwan, persoalan ini tentu merupakan tanggungjawab dari pemerintah dalam menjamin hidup masyarakatnya. Selama ini, pemerintah tidak fokus dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat.

Politisi Partai Gerindra ini menyinggung terkait program swasembada pangan yang digaungkan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, bahkan melibatkan TNI/Polri.

"Gerakan menanam di lahan kosong, bahkan di paralon pun kita diajarkan bertanam. Setelah itu, belum kita tahu berhasil atau tidak, program itu saya lihat tidak kelihatan lagi, dibiarkan saja, artinya tak ada keberlanjutan," kata wakil rakyat Dapil Inhu-Kuansing ini, Senin (20/6/2022).

Marwan menambahkan, sewaktu bertugas di Komisi II, dia pernah membina kelompok tani, dimana kelompok tersebut sekarang sudah memperlihatkan hasil memuaskan.

"Saya bangga juga, kelompok tani itu sekarang tiada hari tanpa panen, mereka berhasil memakai sistem tumpang Sari. Ada cabe, bawang, dan lainnya, mereka terus belajar secara mandiri. Bahkan mendapat penghargaan dan menjadi role model bagi petani di daerah lain," ujarnya.

Sedari kecil, sambung Marwan, anak-anak Indonesia terus didoktrin bahwa negara ini adalah negara agraris yang apapun ditanam bisa menghasilkan. Atau istilahnya 'tongkat kayu dan batu jadi tanaman'. Tapi nyatanya, pemerintahan hari ini tak mengamalkan hal tersebut.

"Kalau pemerintah mau fokus meningkatkan ekonomi, serius lah di sektor pertanian. Gelontorkan dana serta kebijakan yang mengarah ke pertanian. Misalnya, Dinas PUPR membangun akses jalan produksi dan irigasi, kemudian akses listrik nya diperhatikan, dan lain halnya. Saya yakin sektor pertanian pasti menggeliat," tuturnya.

Sayangnya, pemerintah hanya fokus melihat perkembangan ekonomi di perkotaan, dan lebih memilih membangun gedung-gedung. Tapi lupa bahwa sektor pertanian sangat penting untuk masyarakat.

"70 persen masyarakat Riau itu ada di pedesaan, harusnya 70 persen anggaran itu diarahkan ke mereka, termasuk untuk pertanian," tuturnya.

Secara pribadi, Marwan sudah banyak membantu program pertanian dengan memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, melalui Pokok Pikiran (Pokir) dia. Sayangnya, jumlah yang dibantu tak mampu memback up kelompok tani secara keseluruhan.

"Bantuan di provinsi itu 29 unit, kabupaten kota ada 12. Satu kabupaten itu kadang ada 15 kecamatan, gimana mau membaginya? Makanya saya berharap bantuan alat pertanian diperbanyak lagi," tuturnya.

Marwan juga menyinggung soal regulasi yang kurang pas, menurutnya, setiap pembangunan harus dilakukan oleh Dinas PUPR. Jangan lagi ke Dinas teknis yang tak fokus dalam pembangunan.

"Misalnya, ada program pembangunan gedung sekolah, itu anggarannya di Dinas Pendidikan. Orang yang biasa mengajar disuruh mengurusi pembangunan, begitu juga dengan program di bidang pertanian," tambahnya. ***