PEKANBARU – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah merealisasikan dana Rp7,05 triliun untuk peremajaan 257.862 ha sawit rakyat atau kepada 112.925 pekebun.

Demikian diungkapkan Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS Sunari saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar, Jumat (18/11/2022).

"Dana yang tersalur sebesar Rp7,05 triliun," katanya.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI dari daerah pemilihan Riau, Abdul Wahid mengusulkan untuk dibentuk Panitia khusus (Pansus) untuk mengawal program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal tersebut karena saat ini, program PSR ini dirasa belum maksimal.

"Saya rasa perlu dibentuk pansus untuk mengawal program PSR ini," kata Abdul Wahid.

Lebih lanjut dikatakannya, dari data yang ia miliki, program bantuan dana PSR yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) cukup rumit dalam pengajuannya. Dimana untuk mendapatkan dana tersebut, petani harus menyiapkan syarat hingga 38.

"PSR ini ada 38 syaratnya. Terlalu banyak betul syaratnya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dana bantuan untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare tersebut dirasa saat ini kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Gubri Syamsuar.

Dilanjutkan Gubri, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya. ***