PEKANBARU –Kekecewaan atlet dan pelatih Riau atas belum tuntasnya pembayaran bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara dan Peparnas 2024 mencapai puncaknya. Setelah lebih dari dua tahun menunggu kepastian, ratusan atlet dan pelatih memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa.

Aksi tersebut merupakan buntut dari belum dibayarkannya sisa bonus yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Riau. Para atlet dan pelatih menilai pemerintah terus mengulur waktu, padahal alokasi anggaran bonus telah ditetapkan sejak 2024 melalui peraturan gubernur dan penganggaran APBD.

Pelatih senior senam Riau, Ahmad Marcos, mengatakan para pelatih dan perwakilan cabang olahraga telah menggelar konsolidasi di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau. Seluruh kontingen PON disebut siap turun ke jalan untuk menagih hak yang hingga kini belum diterima.

"Kami sudah mendengar isu-isu bahwa pembayaran ini akan ditunda lagi. Karena itu kami mengumpulkan para pelatih dan perwakilan cabang olahraga untuk menentukan sikap. Kami menuntut pemerintah bertanggung jawab. Ini bukan meminta belas kasihan, tetapi menagih hak yang sudah dijanjikan," kata Marcos kepada Goriau, Rabu 5 Agustus 2026 melalui sambungan WhatsApp pribadinya.

Marcos menilai persoalan bonus PON sudah berubah menjadi persoalan serius yang mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Riau. Menurut dia, keterlambatan pembayaran yang berlangsung sejak 2024 hingga kini tidak pernah terjadi di daerah lain.

Ia mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran bonus PON 2024 yang sebelumnya disebut telah dialokasikan sekitar Rp40 miliar. Baginya, pemerintah wajib menjelaskan kepada publik apabila memang terjadi perubahan penggunaan anggaran tersebut.

"Bonus ini seperti dipermainkan. Dari 2024, 2025 sampai sekarang 2026 tidak juga selesai. Kami ingin tahu ke mana anggaran bonus tahun 2024 itu dialihkan. Padahal anggarannya sudah ada dan sudah diatur. Kalau memang pemerintah tidak membutuhkan lagi atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama Riau, sampaikan saja secara terbuka," ujarnya.

Marcos menegaskan para atlet dan pelatih bukanlah pengemis yang meminta-minta kepada pemerintah. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga bahkan keselamatan demi membawa nama Riau berprestasi di tingkat nasional.

"Kami ini pejuang olahraga, bukan pengemis. Jangan perlakukan kami seperti orang yang menyusahkan pemerintah. Sangat memalukan jika daerah yang seharusnya menghargai prestasi justru mengabaikan atletnya sendiri," katanya.

Menurut Marcos, penundaan tersebut juga berdampak langsung terhadap kehidupan para atlet. Banyak atlet yang kini telah berkeluarga namun belum memiliki pekerjaan tetap sehingga sangat bergantung pada bonus yang dijanjikan pemerintah.

"Ada atlet yang sudah punya anak, tidak punya pekerjaan tetap, sementara bonus yang menjadi hak mereka tidak kunjung dibayarkan. Kami latihan pagi sampai sore demi membawa nama daerah, tetapi setelah berprestasi justru seperti dilupakan," ujarnya.

Marcos juga menilai KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau seharusnya lebih aktif mendesak pemerintah daerah. Menurut dia, kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal pencairan bonus melalui rapat-rapat dengan gubernur.

"Yang harus mendesak pemerintah itu juga KONI dan Dispora. Itu memang tugas mereka. Jangan sampai atlet dan pelatih terus dibiarkan berjuang sendiri menuntut haknya," kata dia.

Apabila aksi unjuk rasa tidak membuahkan hasil, Marcos memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Para atlet berencana menyampaikan pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran bonus PON.

"Kami akan membawa persoalan ini ke Mendagri. Kami juga meminta KPK menelusuri bonus atlet PON 2024 karena anggarannya sudah pernah disahkan. Kami ingin semuanya dibuka secara transparan sehingga atlet tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Bahkan, Marcos melontarkan kritik keras apabila pemerintah daerah terus mengabaikan nasib atlet.

"Kalau memang pemerintah daerah tidak membutuhkan lagi patriot olahraga di Riau, sekalian saja bubarkan pembinaan olahraga. Untuk apa atlet diminta berjuang kalau setelah berprestasi justru haknya tidak dipenuhi," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan pembayaran bonus PON XXI dan Peparnas dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hingga kini pemerintah mencatat telah menyalurkan sekitar Rp23,64 miliar, terdiri dari Rp11,72 miliar untuk kontingen PON dan Rp11,91 miliar untuk kontingen Peparnas. Adapun sisa kewajiban yang direncanakan dibayarkan pada 2026 mencapai sekitar Rp27,40 miliar, yakni Rp12,81 miliar untuk bonus PON dan Rp14,59 miliar untuk bonus Peparnas.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan terbaru dari Pemerintah Provinsi Riau, KONI Riau maupun Dispora Riau terkait tuntutan para atlet dan pelatih. ***