PEKANBARU – Puluhan pelatih dan pengurus cabang olahraga (cabor) Riau mendatangi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, Selasa (2/6/2026), menuntut kepastian pembayaran bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 serta kejelasan anggaran pembinaan atlet yang hingga kini belum terealisasi penuh.

Didampingi pengurus KONI Riau, mereka menyampaikan langsung keluhan kepada Kepala Dispora Riau, Yurnalis, di Kantor Dispora, Jalan Sutomo, Pekanbaru.

Bagi para pelatih dan pengurus cabor, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi anggaran, melainkan menyangkut penghargaan negara terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

“Kami mengharapkan kepastian terkait bonus dan uang pembinaan yang menjadi hak atlet maupun pelatih. Pembinaan tidak mungkin berjalan kalau tidak ada dukungan anggaran,” kata Ahmad Marcos, pelatih senior cabang olahraga senam Riau.

Marcos menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk meminta belas kasihan pemerintah daerah, melainkan menagih hak yang semestinya sudah dipenuhi.

“Kami tidak datang untuk meminta-minta. Kami hanya ingin apa yang memang sudah menjadi hak atlet dan pelatih. Mereka berlatih bertahun-tahun, bahkan ada yang mengalami cedera demi daerah,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi olahraga Riau yang dinilainya semakin kehilangan perhatian pemerintah, sementara tuntutan prestasi terus dibebankan kepada atlet dan pelatih.

Menurut Marcos, dari seluruh provinsi peserta PON 2024 Aceh–Sumatera Utara, hanya Riau yang hingga kini belum menuntaskan pembayaran bonus atlet secara penuh.

“Sumatera Barat saja sudah selesai. Pemerintah daerahnya antusias mendukung atlet. Di Riau, kami masih harus berjuang untuk mendapatkan hak sendiri,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Ketua Pengprov Angkat Berat Riau, Derisman. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan karena atlet terus mempertanyakan bonus yang dijanjikan pemerintah.A25“Kondisi ini sangat miris. Atlet mempertanyakan hak mereka karena mereka juga punya kebutuhan hidup,” ujar Derisman.

Sebelum bertemu Dispora, para pelatih terlebih dahulu mendatangi kantor KONI Riau untuk meminta pendampingan resmi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.

Wakil Ketua I KONI Riau, Khairul Fahmi, dan Sekretaris Umum KONI Riau, Edi Satria, menerima langsung kedatangan para pelatih.

Edi mengatakan, KONI pada prinsipnya mendukung penuh tuntutan para atlet dan pelatih karena persoalan bonus dan pembinaan memang telah berulang kali dibicarakan dengan pemerintah daerah.

“KONI Riau sepakat dengan aspirasi ini. Namun, sejauh komunikasi dengan pemerintah daerah, memang belum ada kepastian. Karena itu, kami berharap perjuangan ini terus mendapat perhatian,” kata Edi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dispora Riau, Yurnalis, mengakui adanya persoalan dalam proses pencairan anggaran. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas belum tuntasnya persoalan bonus dan pembinaan olahraga di Riau.

“Saya menyambut baik apa yang diperjuangkan teman-teman pelatih dan pengurus cabor. Saya juga minta maaf atas kealpaan kami di pemerintahan,” katanya.

Namun, Yurnalis menegaskan Dispora tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dana karena pencairan anggaran berada dalam mekanisme bendahara umum daerah.

“Kalau anggaran itu langsung kami kelola, saya pastikan akan segera dicairkan. Tetapi kami tidak berdiri sendiri,” ujarnya.

Ia berjanji membawa aspirasi tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan membuka ruang komunikasi lanjutan bersama perwakilan pelatih, pengurus cabor, dan KONI.

Menanggapi pernyataan itu, Khairul Fahmi meminta langkah konkret segera dilakukan.

“Pertemuan dengan Sekda harus segera dijadwalkan. Kita perlu duduk bersama untuk mendapatkan kepastian atas tuntutan ini,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya menetapkan besaran bonus PON 2024 melalui peraturan gubernur, yakni Rp 300 juta bagi peraih medali emas, Rp 150 juta untuk medali perak, dan Rp 75 juta bagi peraih medali perunggu.

Sebagian bonus memang telah dicairkan melalui pembayaran tahap awal sekitar 40–45 persen dari total hak atlet dan pelatih. Namun, sisa pembayaran hingga kini belum terealisasi.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan kebutuhan anggaran tahap kedua mencapai sekitar Rp 28 miliar, termasuk sekitar Rp 13 miliar untuk bonus atlet.

Rencana pelunasan sempat diarahkan melalui skema APBD. Namun, hingga memasuki pertengahan 2026, kepastian pencairan belum juga diperoleh.

Persoalan itu bahkan telah bergulir ke DPRD Riau. Komisi V DPRD bersama perwakilan atlet dan cabang olahraga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau agar sisa bonus dapat segera disalurkan.

Bagi atlet dan pelatih, bonus bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Bonus telah masuk dalam perencanaan hidup mereka—untuk keluarga, pemulihan cedera, hingga keberlanjutan latihan.

Karena itu, tuntutan yang disampaikan para pelatih dan pengurus cabor pada Selasa siang tidak semata tentang uang, melainkan soal konsistensi pemerintah daerah menjaga kepercayaan insan olahraga terhadap komitmen penghargaan atas prestasi. ***