PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendapat sorotan atas kebijakan bagi-bagi mobil listrik kepada instansi vertikal di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Pembelian mobil listrik dengan anggaran miliaran rupiah ini menuai kritik karena dinilai bukan prioritas dan menunjukkan ketidaksadaran Pemprov Riau terhadap krisis yang sedang terjadi.

Andree Armilis, Intelektual Muslim dan alumni Sosio-Antropologi Universitas Islam Antara-Bangsa Malaysia kepada GoRiau.com, Rabu (5/4/2023) mengatakan, ''sikap Pemprov Riau ini menggambarkan mental seperti anak SD yang dititipi orang tuanya uang SPP, tapi malah dipakai untuk traktir teman-temannya beli jajanan. Padahal teman-temannya anak orang kaya yang punya uang saku lebih semua.''

Apalagi pembelian itu dalam kondisi di mana jumlah penduduk miskin di Riau masih mencapai 7% dan fasilitas publik yang vital seperti jalan raya rusak parah. Kebijakan ini dinilai sebagai sikap "sajen" yang harus segera diubah.

Pemprov Riau seharusnya fokus pada pelayanan maksimal dan prioritas kepentingan masyarakat, bukan malah mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan rakyat.

Sebelumnya, Kajati Riau DR Supardi menegaskan bahwa pemberian mobil listrik ini tidak akan mempengaruhi independensi dan objektivitas instansi vertikal dalam hubungannya dengan pemerintah daerah.

Dikatakan, kalau dulu Haji Agus Salim punya semboyan "leiden is lijden" (memimpin adalah menderita) tampaknya tidak berlaku bagi Pemprov Riau. Kini, semboyan "leiden is winkelen" (memimpin berarti shopping) lebih cocok menggambarkan mental belanja yang berbahaya bagi pemimpin yang menguasai penggunaan anggaran publik. ***