PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (30/06/2021).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar DPRD Provinsi Riau yang juga Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti dan Agung Nugroho serta Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya, seperti Abu Khoiri, Husaimi Hamidi, Karmila Sari, Parisman Ihwan, Ramos Teddy Sianturi, Yanti Komalasari, Almainis, Manahara Napitupulu, Syafrudin Iput, Suhaidi, Zulfi Mursal, Farida H. Saad, dan Zulkifli Indra.

Yulisman mengungkapkan, dari hasil rapat internal Banggar DPRD Provinsi Riau ada beberapa point yang akan menjadi perhatian. Seperti Dinas Sosial Provinsi Riau yang perlu mengupdate data yang baru, sementara untuk BUMDES akan menjadi perhatian yang serius, untuk kedepannya bantuan di desa dengan kondisi yang real.

GoRiau Penyerahan laporan dari Ketua
Penyerahan laporan dari Ketua TAPD, Masrul Kasmy kepada Pimpinan DPRD Riau.

"Ada beberapa catatan dari hasil kunjungan Banggar ke daerah soal pelaksanaan 2020. Terutama soal refocusing anggaran covid-19," kata Yulisman kepada GoRiau.

Menurut Yulisman, pelaksanaan APBD 2020 sudah sesuai rencana, dimana TAPD sudah melaporkan semua serapan anggaran, sementara DPRD Riau hanya mengkroscek kondisi di lapangan, misalnya soal bantuan Alat Pelindung Diri (APD), jaring pengaman sosial dan lainnya.

"Kita sifatnya memberi masukan, bagaimana pelaksanaan tentu harus dilihat bersama, dan pasti ada kelemahan kekurangan, itu yang akan jadi pembelajaran untuk tahun-tahun berikutnya," ujar Legislator Dapil Inhu-Kuansing ini.

Diakui Yulisman, dalam catatan secara umum, ada anggaran-anggaran yang belum terserap secara maksimal, baik dari segi jaring pengaman sosial, bantuan sosial yang tidak sampai ke masyarakat, serta kendala lsinnya.

GoRiau Anggota Badan Anggaran DPRD Ri
Anggota Badan Anggaran DPRD Riau.

"Jadi, ada data kurang valid di daerah sehingga tidak bisa disalurkan ke kabupaten kota, padahal dana sudah disiapkan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Banggar, Husaimi Hamidi mengatakan, dalam kunjungannya ke Rokan Hilir beberapa waktu lalu untuk meninjau pelaksanaan APBD 2020, dia mengakui ada ketidakcocokan dana sehingga dana Rp 24 Milyar tidak sampai ke masyarakat.

"Ini harus jadi catatan bagi Pemkab Rohil, masyarakat sudah menangis-nangis minta bantuan, tapi karena data double dengan data bantuan pusat, bantuan tak tersalurkan, Pemprov juga harus lebih memainkan perannya sebagai koordinator, meskipun yang punya masyarakat adalah kabupaten, kan sayang dana harus dikembalikan ke kas daerah," tutupnya. ***