PEKANBARU – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru menggelar Rapat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 serta pembahasan permohonan aktivasi Etalase Konstruksi versi 5.0, Rabu (7/5/2025), di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor PBJ.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BPBJ Pekanbaru, Hadi Firmansyah, yang memaparkan implementasi kebijakan terbaru berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang penggunaan e-Katalog Versi 6.0.

“Katalog versi baru ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, sejalan dengan arahan Presiden,” ujar Hadi.

Ia menyebutkan, perubahan dari versi 5 ke versi 6 menuntut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera beradaptasi, memahami teknis pengelolaan sistem, dan memastikan seluruh proses pengadaan tetap berjalan optimal.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari OPD teknis seperti PUPR, PERKIM, DISDIK, DISHUB, dan DLHK. Dalam diskusi, peserta meminta agar LKPP mengaktifkan kembali etalase lokal konstruksi Kota Pekanbaru, mengingat beberapa pekerjaan lanjutan tahun 2024 belum tercakup di versi terbaru dan bersifat mendesak.

“Etalase ini penting karena menyangkut kegiatan pembangunan yang tidak bisa ditunda, termasuk pengadaan sarana pendukung layanan publik,” jelas Hadi.

Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan siap menjalankan strategi percepatan implementasi e-Katalog Versi 6.0. Langkah yang akan ditempuh di antaranya adalah pelatihan kepada para pejabat pengadaan (PP), PPTK, KPA, dan PA, serta mendorong pelibatan UMKM dalam sistem katalog.

Hadi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, pembukaan akun inaprop non-penyedia, dan percepatan pendaftaran akun penyedia agar seluruh proses pengadaan bisa berjalan lancar.

“Hingga kini, 95 persen akun inaprop non-penyedia sudah didaftarkan dan siap transaksi. Kami harap penyedia juga segera melengkapi akun agar pelaksanaan e-Katalog Versi 6.0 bisa optimal,” pungkasnya. ***