PEKANBARU, GORIAU.COM - Bekerja di instansi pemerintah daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ternyata tidak otomatis melahirkan sukacita. Buktinya sekitar 155 tenaga kerja dari 4 jenis kegiatan di gedung wakil rakyat Riau itu terancam kelaparan karena sejak Januari tidak mendapatkan gaji maupun upah.

Ke-155 pekerja tersebut rinciannya adalah 65 tenaga security (keamanan), 30 tenaga kebersihan, 30 tenaga taman dan 30 tenaga jaringan listrik dan elektrikal.

Mereka sudah tidak terima upah karena kontraktor mereka belum tender dan belum mendapat kontrak.

''Sejak Januari sampai sekarang upah kami tak ada, ini sudah bulan Februari, kami makan apa pak, anak-anak kami bisa kelaparan,'' ujar salah seorang pekerja kepada GoRiau.com, Selasa (3/2/2015).

Menurutnya, mereka sudah berusaha melakukan pinjaman, namun kontraktor tidak punya dana karena memang belum ada tender. ''Biingung kami pak, jumlah kami ramai, rata-rata sudah berkeluarga, kami perlu makan pak,'' tambahnya.

Sementara itu Sekretaris DPRD Riau, Zulkarnain Kadir saat dikonfirmasi GoRiau.com, Selasa (3/2/2015) hanya menjawab dengan singkat. ''Apa mereka tidak tahu kondisi pemerintahan saat ini,'' ujar Zul Kadir.

Saat ditanya kondisi yang dimaksud, Zul Kadir mengelak dan mengarahkan sebaiknya ditanyakan langsung ke Sekda atau pejabat terkait.

''Anda kan tau, kami tak bisa berbuat apa-apa, semua pejabat belum dilantik, kegiatan belum ada yang bisa dijalankan. Apa penyebabnya, saya tak tahu karena itu bukan bagian kami. Silahkan tanya sama Pemprov aja,'' ulangnya.

Bahkan Zul Kadir mengatakan, jangankan untuk tender, kegiatan yang penting aja pihaknya masih berhutang dan meminta penangguhan pembayaran seperti rekening listrik, telepon, PDAM hingga internet.

''Kami saja sudah melayangkan surat ke 4 instansi agar listrik, air, telpon dan internet tidak diputus meski belum dibayar. Ini kan kondisi, bukan kemauan kami, jadi harap maklumlah,'' tutupnya. ***