PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sampai saat ini belum juga disahkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengimbau agar pihak eksekutif dan legislatif segera mempercepat proses pengesahannya.

Pasalnya, hingga saat ini, hanya draf APBD Rohul yang belum ada di meja Pemprov Riau untuk diverifikasi. Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin, menyebutkan, APBD Rohul harus selesai sebelum Maret berakhir.

"Saat ini sudah 10 kabupaten/kota yang selesai diverifikasi. Sementara dua lagi yakni Rohul belum disahkan, kemudian Meranti hanya menunggu verifikasi saja," terang Hardy.

Dirinya meminta agar pihak Pemkab dan DPRD Rohul segera mengerucutkan pengesahan APBD tersebut. Pemprov Riau nantinya akan mendorong percepatannya nanti.

Sementara mengenai target akhir pengesahan APBD murni ini, Hardy mengakui tidak ada ketentuan yang baku. Hanya saja, jika lewat akhir Maret ini, maka Menteri Keuangan (Menkeu) RI akan mengirim surat untuk memberitahukan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen.

"Pemotongan itu tidak ada, tapi penundaan saja," pungkas Hardy.

Ke-10 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan verifikasi APBD tersebut antara lain,Kabupaten kampar, Rokan Hilir (Rohil), Indragiri Hilir (Inhil), Inhu, Kuansing, Pelalawan, Bengkalis, Dumai, Pekanbaru dan kabupaten Siak.***