JAKARTA – Nasib pembukaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 belum mendapat kepastian. Pemerintah pusat saat ini tengah berhitung ketat untuk menyesuaikan usulan kebutuhan pegawai dari berbagai kementerian dan lembaga dengan kemampuan fiskal atau ketersediaan uang kas negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa skema penerimaan abdi negara tersebut belum menemui titik final. Sejumlah menteri telah menyetorkan data kebutuhan pegawai mereka dalam Rapat Koordinasi Pengawalan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

"Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan," ungkapnya.

Prasetyo menyebut angka pasti jumlah lowongan belum bisa diumumkan ke publik. Penentuan kuota masih menjadi perdebatan karena pemerintah harus menetapkan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran belanja.

"Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya," jelasnya.

Pemerintah tidak ingin gegabah menetapkan kuota besar tanpa memperhitungkan beban keuangan negara dalam jangka panjang.

"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal," paparnya.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, telah menginstruksikan seluruh instansi pusat hingga pemerintah daerah untuk memetakan formasi secara akurat. Langkah ini berjalan beriringan dengan evaluasi jumlah pegawai yang sudah berstatus aktif di pemerintahan pusat.

"Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan MenPAN-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing," urainya.

Berdasarkan tarik-ulur data tersebut, pemerintah masih mencari titik tengah terkait jumlah pasti kuota yang akan disetujui.

Terdapat pendekatan berbeda yang tengah disiapkan jika keran penerimaan ini resmi dibuka. Pemerintah berencana menggandeng Kementerian Pertahanan untuk menggembleng para calon pegawai baru melalui program pendidikan dan pelatihan khusus.

Pemanfaatan fasilitas pertahanan ini dipilih karena instansi tersebut memiliki sarana pendidikan yang memadai dan tersebar luas di berbagai daerah. Hal ini pula yang menjadi alasan rapat koordinasi rekrutmen ASN tersebut diselenggarakan di markas pertahanan.

"Nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar, nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya," tutup Prasetyo.***