JAKARTA – Tak menunggu waktu lama setelah dipulihkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Politisi Partai Golkar, Adies Kadir, langsung kembali aktif mengawal persoalan rakyat. Kali ini, ia fokus mendampingi ribuan warga Surabaya yang menjadi korban sengketa lahan dengan Pertamina.

Sengketa tersebut mencakup area seluas 534 hektare, tersebar di tiga kecamatan dan lima kelurahan. Jumlah warga yang terdampak mencapai puluhan ribu orang.

“Saya sudah menerima langsung surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari warga terdampak. DPR RI siap memfasilitasi agar masalah ini dibahas lintas komisi untuk mencari solusi yang adil,” kata Adies Kadir, Minggu (9/11/2025).

RDP itu, lanjut Adies, akan melibatkan Komisi II yang membawahi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi VI yang menaungi Pertamina, serta Komisi XII yang membidangi isu sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Adies, fungsi pengawasan DPR harus berjalan efektif untuk memastikan hak-hak rakyat tidak diabaikan. Ia menilai persoalan pertanahan sering kali menjadi sumber ketidakadilan jika tidak ditangani secara transparan dan berimbang.

“Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya. Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka,” tegasnya.

Pemulihan posisi Adies oleh MKD setelah dinyatakan tidak melanggar kode etik menjadi momentum baru baginya untuk kembali memperjuangkan aspirasi publik. Ia menegaskan, kepercayaan yang telah dikembalikan harus dibuktikan melalui kerja nyata.

“Saya kembali bertugas bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab pribadi, tapi juga amanah untuk memastikan suara masyarakat sampai di meja kebijakan,” ujarnya.

Adies menambahkan, langkah cepat DPR dalam memfasilitasi aspirasi warga menjadi bukti bahwa parlemen tidak boleh berjarak dengan rakyat yang mempercayakan nasibnya melalui lembaga perwakilan. ***