PEKANBARU – Entah ingin punya prestasi instan atau masalah lain, yang jelas Pemerintah Kota Pekanbaru berencana mengatasi kemiskinan ekstrem lewat penyaluran kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) yang disalurkan perusahaan yang ada di Pekanbaru. Dengan pembayaran BPJS lewat CSR, secara otomatis memindahkan tanggung jawab pengentasan kemiskinan ke perusahaan.

Rencananya, penyaluran kartu BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana sosial perusahaan itu akan diujicoba untuk dua bulan terlebih dahulu, yakni November dan Desember 2022.

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun melalui Assisten I Sekda Pekanbaru Syoffaizal, Selasa (1/11/2022) mengatakan, setiap kelurahan diminta untuk mendata 300 pekerja rentan yang ada di lingkungannya.

Pemko Pekanbaru juga membahas hal ini dalam rapat teknis pelaksanaan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sekitar badan usaha, Senin kemarin.

"Ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jadi satu kelurahan mengusulkan 300 warganya yang merupakan pekerja rentan kemiskinan ekstrem. Jadi bisa ada 24.900 pekerja dari 83 kelurahan di Pekanbaru," ujarnya.

Ia mengatakan, para pekerja tersebut nanti akan dibantu untuk pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaannya melalui dana CSR perusahaan.

"Inikan ikhtiar kita ketika dana kita tidak ada, kita coba dulu untuk November sampai Desember. Kalau nanti berjalan bisa lanjut di tahun depan," jelasnya.

Menurutnya, potensi CSR perusahaan dalam pemberian bantuan ini cukup. Namun, tentu perlu mendapatkan komitmen perusahaan agar rencana ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

"Tadi menurut informasi dari Disnaker potensi perusahaan yang akan memberi bantuan itu ada, sangat memungkinkan. Tinggal komitmen dari perusahaan saja," pungkasnya. ***