PEKANBARU - Meski tergolong sebagai daerah yang subur, namun, sebanyak 70 persen kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Riau masih didatangkan dari luar daerah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Riau, Ferry HC mengungkapkan, bahwa kendala Riau dalam mencukupi kebutuhan bahan pangan ialah karena keterlambatan respon dari kabupaten/kota untuk pengembangan areal baru.

"Jadi respon kabupaten/kota untuk pengembangan areal baru sedikit terlambat. Karena untuk menginventarisir calon lahan untuk ditanami itu butuh keterangan dari daerah juga," kata Ferry ketika menghadiri hearing bersama Komisi II DPRD Riau, Kamis (21/11/2019).

Dikatakan Ferry, inventarisir lahan ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi yang sekarang juga sedang digiatkan. Sebab, menurutnya, ketergantungan bahan pangan Riau terhadap daerah lain sulit diatasi apabila produksi tidak ditingkatkan.

"Jadi kita lakukan peningkatan produksi melalui luas tambah tanah untuk komoditi jagung, padi dan kedelai. Ini yang terus kita kejar karena mustahil menurunkan ketergantungan bahan pangan kalau tidak lakukan hal ini. Kita juga berharap dapat dukungan dari APBD," tambahnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, Marwan Yohanis meminta agar pemerintah daerah dan provinsi tidak saling lempar kewenangan dalam persoalan bahan pangan ini. Menurutnya, pemda dan pemprov melalui Dinas TPHP Provinsi Riau harus tanggap dan rutin melakukan evaluasi, sehingga produksi pangan di Riau semakin meningkat.

"Panggil kalau memang dibutuhkan koordinasi dan evaluasi. Jangan sampai kita seperti ayam bertelur di lumbung padi tapi mati kelaparan. Daerah kaya dan subur tapi rakyatnya tidak makmur," tutup Marwan.***