PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Marwan Yohanis, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau untuk menelusuri daftar para pekerja yang berada di sekitar Kawasan Industri Dumai (KID), dibawah pengelolaan PT Wilmar.

Dalam rapat yang dilaksanakan Kamis lalu, kata Marwan, pihaknya mendorong Disnaker untuk mengecek data pendukung para pekerja yang terdaftar di PT Wilmar. Dimana, Wilmar mengklaim 80 persen tenaga kerjanya merupakan tenaga lokal.

Baca juga:  Anggota DPRD Riau Ini Sebut Wilmar Perusahaan 'Biang Tipu-tipu', Rencanakan Pemanggilan

Disampaikan politisi Partai Gerindra ini, pihaknya tidak menginginkan jika dalam rekrutmennya, ada praktik-praktik seperti pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah.

"Kita tidak mau ini seperti PPDB, hari ini pembukaan tenaga kerja, hari ini pula mereka dapat surat keterangan domisili. Di PPDB kan hal seperti ini banyak terjadi," ujar Marwan, Senin (13/1/2022).

Memang, katanya, bagaimanapun ketatnya persyaratan administrasi, selalu saja ada celah untuk mengakali persyaratan tersebut. Termasuk dalam kepengurusan administrasi kependudukan di Provinsi Riau.

Adapun berdasarkan pengakuan Wilmar dan Disnaker, jelasnya, 80 persen tenaga lokal yang dimaksudkan itu adalah mereka yang ber-KTP Provinsi Riau. Dan mayoritas diantaranya terdaftar sebagai penduduk di Kota Dumai.

"Berkas pendaftaran itu kan ada data pendukung seperti ijazah dan lainnya, itu harus di cek juga. Kapan dia tamat, disesuaikan juga apakah dia memang layak dapat surat keterangan domisili, bandingkan saja tahunnya. Sebenarnya kalau serius, semua itu bisa di cek dengan data pendukung yang ada," jelasnya.

Hal ini, lanjut Marwan, bukan berarti pihaknya tak menerima orang luar Riau untuk bekerja di Riau. Namun, dia hanya ingin agar investor di Riau bisa memberikan multiflier effect untuk anak Riau.

Apalagi, kata Marwan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, juga sudah menyatakan bahwa ada perusahaan yang bersikap tak adil.

"Kita tentu mau ada keadilan untuk anak-anak Riau, termasuk juga kita minta penelusuran data tenaga kerja asing yang katanya tiga orang itu. Jangan sampai ada akal-akalan untuk mengalabui," tegasnya. ***