PEKANBARU - Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, secara resmi membuka jalur komunikasi khusus bagi warga untuk melaporkan masalah infrastruktur dan persoalan lingkungan di tempat tinggalnya. Masyarakat kini diajak lebih aktif menyampaikan keluhan secara langsung melalui pesan singkat agar kendala yang bersifat mendesak dapat segera dieksekusi oleh jajaran pemerintah daerah.

"Jika ada jalan rusak atau persoalan lain di lingkungan, silakan disampaikan. Untuk yang dapat segera ditangani, akan langsung kami tindak lanjuti," katanya, Selasa (8/4/2026).

Meski jalur pengaduan telah dibuka lebar, eksekusi pekerjaan fisik berskala besar dipastikan tetap membutuhkan tahapan administratif. Pekerjaan pengaspalan jalan, misalnya, memerlukan alokasi anggaran yang besar serta proses perencanaan yang matang dari instansi terkait. Oleh karena itu, seluruh usulan yang masuk tidak selalu dapat direalisasikan dalam waktu yang instan.

"Untuk pengaspalan memang memerlukan waktu karena harus menunggu ketersediaan anggaran dan masuk dalam antrean prioritas pembangunan," terangnya.

Sebagai catatan, pemerintah kota telah merampungkan pengaspalan jalan sepanjang 42 kilometer pada tahun sebelumnya. Target perbaikan infrastruktur ini terus digesa secara berkelanjutan. Tahun ini, pemerintah memproyeksikan pengerjaan pengaspalan baru sepanjang 40 kilometer, yang akan ditambah dengan pengerjaan sekitar 10 kilometer khusus untuk kegiatan optimalisasi atau perbaikan akses jalan yang rusak.

Tidak hanya berkonsentrasi pada kelayakan akses transportasi, penataan ruang kota untuk mengentaskan persoalan genangan air turut menjadi prioritas utama. Warga diminta proaktif memberikan informasi terkait kondisi lapangan agar langkah antisipasi bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Selain infrastruktur jalan, kami juga mulai memfokuskan penataan kota, terutama dalam penanganan banjir. Kami minta warga untuk melaporkan titik-titik rawan banjir agar dapat segera dicarikan solusi," urainya.

Fokus khusus pengendalian air diarahkan ke kawasan Panam yang kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi. Pemerintah tengah mematangkan langkah strategis melalui kerja sama dengan Universitas Riau (UNRI) untuk membangun sekitar 10 waduk sebagai area penampungan air terpadu. Proyek kolaborasi ini dirancang untuk memecah kebuntuan aliran yang selama ini sering memicu genangan di pemukiman warga.

"Selama ini, aliran drainase sering terputus. Sehingga air tidak mengalir dengan baik. Dengan adanya waduk, kami harapkan sistem pembuangan air menjadi lebih terarah dan efektif," tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, upaya serupa juga tengah dijajaki bersama UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau untuk membangun fasilitas penampungan air di kawasan kampus. Pemanfaatan areal lahan yang sangat luas di lingkungan perguruan tinggi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai titik resapan baru guna menekan risiko banjir secara berkelanjutan.***