BENGKALIS, GORIAU.COM - Dua belas tahun otonomi daerah bergulir, ternyata persoalan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di Bengkalis masih menjadi persoalan utama. Pola pembangunan di kabupaten nomor dua terkaya di Indonesia ini masih berorientasi kepada proyek, tanpa ada output bagi masyarakat luas.

Pendapat tersebut diutarakan anggota DPR RI asal Riau Wan Abubakar, saat bincang-bincang di Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (22/5/2013). Ia menilai pola pembangunan di Bengkalis terlalu berorientasi kepada kepentingan proyek semata, sehingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan poros, jalan lingkungan, listrik terabaikan oleh pengambil kebijakan.

''Gaya pembangunan yang lebih mengedepankan pramagtisme ini harus ditinggalkan, kita menuju konsep pembangunan yang ideal. Sayangkan, uang triliunan rupiah sejak otda berjalan tidak termanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat di Bengkalis ini,'' jelas Wan Abubakar.

Mantan Wakil Gubernur dan Gubernur Riau ini lebih jauh mencontohkan peningkatan jalan poros di kecamatan-kecamatan seperti di mayoritas desa Bantan, desa-desa diluar kota Bengkalis dalam kecamatan Bengkalis kemudian pulau Rupat serta di kecamatan Pinggir dan Mandau masih jauh dari harapan masyarakat. Selain jalan, menurutnya, desa-desa pelosok di mayoritas kecamatan juga belum tersentuh jaringan listrik.

Di sektor perekonomian, ujar Wan Abubakar, potensi perekonomian masyarakat belum digali dengan maksimal. Sebut saja, potensi usaha kecil, mikro dan menengah tidak dapat dimaksimalkan, dikarenakan SKPD yang mengurusi hal tersebut hanya mengejar keuntungan dari program yang digulirkan mereka. Disamping itu, ia mengaku prihatin melihat kebun-kebun rakyat yang ditanami karet sudah tua-tua, tidak pernah dilakukan peremajaan.

''Di Bantan, Bukitbatu bahkan di Bengkalis sendiri, sektor UMKM belum dikelola secara baik. Para pelaku usaha UMKM tidak berkembang, karena pehatian dari pemerintah daerah masih minim, tidak ada pengembangan UMKM yang menjadi skala prioritas. Juga sektor perkebunan, pertanian, perikanan perlu dikelola dengan serius dengan mengedepankan pendekatan tekhnologi,'' saran anggota Komisi IV DPR ini.

Program pembangunan yang mementingkan proyek mercusuar harus ditinggalkan. Kepala daerah harus terlebih dahulu menuntaskan persoalan infrastruktur dasar masyarakat, kemudian ekonomi kerakyatan serta penataan etos kerja di kalangan aparatur pemerintah dengan memperbaiki manajerial organisasi pemerintahan.

''Kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan di Bengkalis juga harus dibenahi. Bayangkan saja, 12 tahun otda berjalan, Bengkalis ini bisa tertinggal dibanding kabupaten Siak, Rokan hilir serta Kepulauan Meranti yang tidak lain merupakan pecahan dari Bengkalis,'' tutup Wan. (jfk)