BAGANSIAPIAPI, GORIAU.COM - Warga Bagansiapiapi dihebohkan dengan video yang memuat kekerasan terhadap anak yang beredar melalui BBM. Didalam video itu, terlihat seorang anak yang kira-kira duduk dibangku SMP dipukuli dan ditarik serta dilempar ke dinding beton dan lemari.

Video yang sedang menjadi pembicaraan grup BBM di Bagansiapiapi itu, sengaja disharing mengingat kejadian itu sudah diluar batas kemanusiaan. Dalam video itu, korban selain dilempar, anak itu juga diinjak-injak dan dilempari barang beberapa anak yang lebih senior.

Video berdurasi enam menit itu diduga kejadiannya terjadi di sebuah sekolah disalah satu ruangan asrama pada siang hari.

Walaupun sudah berteriak minta ampun, si anak tersebut masih saja dipukuli, ditendang dan dilempar. Bukannya berhenti, malah anak anak senior terus melanjutkan aksi bejatnya sambil berjoged dan tertawa-tawa serta memperlihatkan alat kelaminnya ke kamera.

Menyikapi beredarnya video itu, Ketua PWI Rohil, Jaka Abdillah kepada GoRiau.com, Jumat (7/11/2014) menegaskan, kekerasan tersebut menambah panjang daftar kenakalan anak-anak yang selama ini menjadi sorotan luas masyarakat.

"Terlebih video kekerasan ini beredar melalui HP sehingga mudah diakses oleh siapa aja." kata Jaka.

Jaka meminta, untuk mencegah proses pembiaran terhadap kekerasan anak terutama di Rokan Hilir, maka masyarakat mendesak Pemkab dan DPRD Rokan Hilir segara membentuk Komite Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Rokan Hilir karena sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, daerah provinsi,kab/kota diberi kewenangan untuk membentuk lembaga perlindungan anak-anak di daerah.

Mengingat semakin kompleksnya dinamika dunia anak-anak di daerah, maka DPRD Rokan Hilir harus menggunakan hak dan kewenangan yang melekat sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk segera membentuk KPAID sehingga permasalahan anak-anak di Rokan Hilir memiliki wadah tempat mengadu, melindungi dan mengayomi.

''Dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD Rokan Hilir kepada pimpinan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar pembentukan lembaga-lembaga seperti KPAID dapat segera digesa pembentukannya di Rokan Hilir, sebagai bagian dari masyarakat Rokan Hilir, saya berharap keberadaan anggota DPRD Rokan Hilir periode sekarang harus berbeda kinerja dan prestasinya dari periode yang lalu, untuk itu diminta kepada anggota DPRD Rokan Hilir harus cerdas menyikapi keberadaannya di lembaga tersebut sehingga tidak terkesan hanya sebagai alat pelengkap saja,'' Jaka Abdillah Ketua PWI Rokan Hilir. (amr)