JAKARTA - Beberapa minggu terakhir Kemenkumham telah menolak berkas Demokrat hasil KLB kubu Moeldoko di Sumut. Kudeta terhadap AHY dari Ketua Umum pun dianggap gagal.

Saat publik masih penasaran dengan akhir dari perseteruan Moeldoko dan AHY, kini dikejutkan dengan rencana KLB yang akan digelar kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Zamakhsyari alias Jimmy, menegaskan ia dan sejumlah kader PKB lain tetap menginginkan kongres luar biasa (KLB) digelar.

Ia menuding banyak pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang selama ini dilanggar.

"Bukan hanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai yang dilanggar, amanat muktamar Bali pun banyak yang dilanggar," kata Jimmy seperti dilansir GoNews dari Tempo, Kamis, (8/4/2021).

Salah satunya, adalah terkait penunjukan DPC. Meski dalam Muktamar diatur DPC ditunjuk oleh DPP, Jimmy mengatakan penjaringan namanya tetap dilakukan oleh DPW. Namun yang terjadi, kata dia, DPP asal tunjuk sesuai keinginan mereka.

Selain itu, ia juga menuding mekanisme musyawarah wilayah dan musyawarah cabang kerap tidak dijalankan. Ada juga Dewan Syuro yang tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam penandatanganan kebijakan penting partai, seperti SK dan yang lainnya.

Bahkan, ia juga menyebut kepengurusan ganda dan rangkap jabatan Pengurus DPP yang merangkap jadi ketua DPW. "Mereka Ketua DPC mereka pengurus DPW. Sementara orang lain ini disingkirkan," kata Jimmy.

Ia menyebut selama ini, kader-kader di tingkat DPC telah berusaha melawan hal ini. Karena itu, KLB didorong dilakukan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin lebih memahami masalah tersebut.

"Temen-temen DPC PKB yang dirugikan nunggu momentum dan komando para Masayikh dan Ulama sepuh aja," kata Jimmy.strong>***