PEKANBARU - Salah seorang tokoh pemuda Riau, Zulkardi meminta pertanggungjawaban Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Syahril Abubakar terkait konflik-konflik di internal LAMR, terutama LAM Kota Pekanbaru.

Sebagaimana diketahui, LAM Kota Pekanbaru saat ini mengalami dualisme, yakni kepemimpinan Yose Saputra dan Muspidauan. Tak hanya itu, SK kepengurusan Majelis Kerapatan Adat (MKA) oleh Said Usman Abdullah juga masih 'menggantung'.

LAM Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya dipimpin oleh Ketua MKA Said Usman dan Ketua DPH Yose Saputra, mereka di SK-kan oleh LAMR untuk memimpin periode kepemimpinan 2017-2022.

Kemudian, di awal tahun 2020, Yose menggelar Musda dan dihadiri oleh Syahril Abubakar. Musda ini menuai protes karena ada 9 pengurus kecamatan yang di-Plt-kan oleh Yose sebelum Musda, akibatnya mereka memberikan mosi tidak percaya kepada Syahril.

Riak-riak ini kemudian berujung pada terciptanya Musda Luar Biasa (Musdalub) pada Januari 2021, dimana dalam Musdalub itu terpilih Humas Kejati Riau, Muspidauan sebagai Ketua DPH LAM Kota Pekanbaru, mengganti Yose Saputra.

Syahril sendiri menolak Musdalub tersebut, dan sampai hari ini Syahril belum memberikan SK kepada Muspidauan. Syahril hanya mengakui kepemimpin LAM Kota Pekanbaru dibawah kepemimpinan Yose sesuai hasil Musda di awal tahun 2020.

Konflik berkepanjangan LAM Kota Pekanbaru ini tidak kunjung menemui hasilnya, sehingga pada awal Maret 2021 terjadilah teror lemparan kepala anjing ke rumah Muspidauan oleh pegawai di LAM Kota Pekanbaru. Teror ini ditengarai karena mereka menolak hasil Musdalub LAM Kota Pekanbaru.

Menanggapi hal ini, Zulkardi menilai Datuk Syahril Abubakar tidak bijaksana karena tidak ada kejelasan status dari LAM Kota Pekanbaru. Tidak jelasnya status kepengurusan LAM Kota Pekanbaru membuat penerapan adat di Kota Pekanbaru jauh dari nilai-nilai budaya Melayu.

"Dulu ada teror lemparan kepala anjing, terus kemarin juga ada kasus selebgram yang memakai tanjak dengan pakaian tak senonoh. Ini menurutnya saya muaranya karena tidak ada pengawasan adat dari LAM Pekanbaru, gimana mau mengawasi, status kepengurusan saja tidak jelas," kata Zulkardi, Kamis (8/4/2021).

Zulkardi mengaku sepakat dengan Ketua MKA LAM Kota Pekanbaru, Datuk Said Usman Abdullah yang mengharapkan kebesaran hati Datuk Syahril untuk mundur dari jabatannya saat ini karena tidak mampu menyelesaikan konflik di bawahnya.

Malahan, sambung Zulkardi, LAMR disibukkan dengan agenda bisnis melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang ingin mengelola Blok Rokan, padahal dari segi adat saja LAMR masih punya banyak PR yang harus diselesaikan.

"Kenapa malah fokus ke Blok Rokan, selesaikan dulu internal LAMR, kalau internal tidak tuntas, nanti saya khawatir ada perpecahan di dalam LAM. Ini tentunya menjadi kerugian bagi masyarakat Riau secara umum," terangnya.

Kemarin, Zulkardi bersama rekan-rekannya juga sempat mendatangi Kantor LAM Kota Pekanbaru, disana dia tidak melihat satupun mobil operasional LAM Kota Pekanbaru yang di-pinjampakai-kan dari Pemko Pekanbaru.

"Karena ketidakjelasan kepengurusan ini, penggunaan aset-aset LAM Kota Pekanbaru juga tidak jelas. Saat ini, kami sedang menginventarisir semua masalah LAMR, suratnya akan kita kirim langsung ke Datuk Syahril," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah mendesak Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Syahril Abubakar mengakui kegagalannya dalam menyelesaikan konflik di LAM Kota Pekanbaru.

"Sampai sekarang LAM Riau tidak mampu menyelesaikan konflik itu, tidak pernah ada upaya mediasi dengan memanggil kedua belah pihak," kata Said kepada GoRiau.com, Rabu (7/4/2021).

Tak hanya itu, Syahril selaku Ketua DPH LAMR juga bersikap otoriter, dimana banyak pengurus LAM Kota Pekanbaru yang diberhentikan oleh Syahril secara sepihak tanpa alasan yang jelas, termasuk Said.

Said mengaku, sebenarnya dia tidak ingin berbicara tentang ini, namun banyak para pengurus LAM Kota maupun tokoh-tokoh yang mengeluhkan kondisi ini. Itulah yang membuat sangat menyayangkan absennya LAM Riau dalam konflik ini.

"Saya sampai sekarang masih Ketua MKA LAM Kota, banyak tokoh-tokoh LAM Kota yang datang ke saya terkait kondisi LAM Kota. Jadi, menurut saya kalau tak mampu, bijaksana saja, silahkan mundur," tegasnya. ***