JAKARTA - Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Kepulauan Meranti kembali meraih penghargaan, kali ini penghargaan National Procurement Award 2019, penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Ir. Roni Dwi Susanto kepada Asisten I Sekdakab Meranti, Syamsuddin SH MH, didampingi Kepala Bagian ULP Meranti, Janefi Meza, dalam acara rapat koordinasi nasional pengadaan barang/jasa, bertempat di Jakarta Convention Center, Gatot Subroto, Rabu malam (6/11/2019).

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten I Sekdakab Meranti Syamsuddin SH MH, Kabag ULP Meranti, Janefi Meza, Kabid Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kepulauan Meranti Darwis, SIP. MM, Kasubag ULP, Fajar MM beserta jajaran, serta Kasubag Kemitraan Bagian Humas Protokol Meranti, Anshary Arif. 

Seperti dijelaskan Kepala LKPP Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, terpilihnya ULP Kepulauan Meranti sebagai salah satu pemenang National Procurement Award 2019 pada kategori "Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014" berdasarkan tingginya komitmen dan dedikasi Bagian ULP Meranti dalam mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

"Selamat kepada daerah penerima National Procurement Award 2019 yang berkat dedikasinya yang tinggi dalam mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik," ujar Roni.

Dari keterangan Kabag ULP Meranti, Janefi Meza, didampingi Kasubag ULP Fajar, saat ini Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Meranti sudah memenuhi penerapata. 17 standar atau keseluruhan standar pengadaan yang diamanatkan LKPP sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik.

"Alhamdulillah saat ini ULP Meranti sudah memenuhi standar itu," ucapnya. 

Adapun 17 standar pengadaan barang jasa itu meliputi, standar kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan sset, standar pengelolaan risiko, standar pengelolaan layanan helpdesk, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan kapasitas, tandar pengelolaan sumber daya manusia.

Kemudian, standar pengelolaan keamanan perangkat, standar pengelolaan keamanan operasional layanan, standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, standar pengelolaan kelangsungan layanan, standar pengelolaan anggaran, standar pengelolaan pendukung layanan, standar pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, standar pengelolaan kepatuhan, dan standar penilaian internal.

Hal itu dinilai penting karena sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah, memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM, dan pembangunan berkelanjutan. 

Menyikapi diterimanya penghargaan tersebut disambut baik oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang diwakili oleh Asisten I Sekdakab Meranti Syamsuddin SH MH, ia berharap penghargaan dapat mendorong ULP Meranti lebih profesionalitas dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten terdepan di Provinsi Riau.

"Selamat kepada BLP Kepulauan Meranti, semoga semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah," ujar Syamsuddin.

Sekedar informasi, penghargaan kali ini merupakan penghargaan untuk kedua kalinya yang diraih oleh Bagian ULP Kepulauan Meranti, Sebelumnya juga menerima Penghargaan National Procurement Award 2018, pertama dan satu satunya kabupaten di Indonesia, penghargaan itu dberikan berkat komitmen yang tinggi Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, dalam mendukung penuh bagian layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk peningkatan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). (rls)