BAGANSIAPIAPI – Di tengah polemik keterlambatan pembayaran gaji ASN dan honorer, tersiar kabar bahwa sejumlah penghulu dan penjabat (PJ) penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir melakukan kegiatan studi tiru ke Pulau Bali dan Lombok.

Informasi ini mencuat setelah rombongan kembali ke Rokan Hilir pada Ahad (29/12/2024). Bahkan, beberapa penghulu diketahui membawa serta istri mereka dalam perjalanan tersebut, yang memicu sorotan tajam dari masyarakat.

Dari dokumen yang diterima, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Bahana Mulya Dharma (BMD) Pusat Pelatihan Aparatur Keuangan dan Administrasi, dengan Nomor: 101/BUMD/Und/XI/2024 tertanggal 30 November 2024. Surat tersebut menyebutkan bahwa kegiatan bertujuan untuk bimbingan teknis dan studi tiru guna meningkatkan pendapatan desa serta membahas isu strategis terkait penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Kegiatan yang diklaim untuk pengembangan kompetensi ini ditandatangani oleh Direktur BMD, Dameria, namun hingga kini belum ada penghulu, kepala desa, maupun Ketua Badan Perwakilan Kepenghuluan (BP.Kep) yang memberikan keterangan resmi terkait keberangkatan tersebut.

Salah satu sumber anonim menyebutkan bahwa sejumlah penghulu memang mengikuti kegiatan ini menggunakan anggaran desa. “Betul, penghulu kami ikut, bahkan membawa istri. Untuk dananya, kemungkinan dari dana desa. Ketua BP.Kep kami sendiri menolak untuk ikut,” ujarnya.

Sebagai catatan, kegiatan serupa pernah dilakukan pada tahun 2023. Namun, masyarakat menyikapinya dengan kekecewaan, terlebih karena kondisi keuangan daerah sedang sulit akibat gaji ASN dan honorer yang belum terbayarkan penuh. ***