PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menyatakan lima desa yang menjadi sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar tetap menyalurkan hak suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Tapung, Kampar.

"Itu sudah ketentuan dari KPU RI berdasarkan legalitas yang ada," ujar Ketua KPU Riau Nurhamin kepada GoRiau.com di Kantor Bawaslu Riau, Kamis (3/4/2014).

Hal itu juga disampaikan Nurhamin dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkompinda). Lebih jauh Nurhamin menegaskan, KPU Riau sudah menyampaikan potensi-potensi konflik yang ada di Riau ke KPU RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 26 Februari lalu.

"Kami sudah sampaikan kondisi di lapangan dan tuntutan masyarakat lima desa. Namun, KPU RI tetap tidak bisa merubah lima desa ini masuk Dapil Rohul. Acuannya keputusan MA dan SK Mendagri," jelas Nurhamin.

Adapun desa yang menjadi rebutan antara Kampar dan Rohul yakni Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar, Desa Muara Intan, Desa Rimbo Jaya dan Desa Rimbo Makmur. Dalam putusan MK, lima desa tersebut masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar.

"Atas dasar itulah kami tidak bisa merubahnya," tegas Nurhamin.

Selain itu, kata Nurhamin, anggaran pembentukan PPS dan KPPS tidak ada di KPU Rohul. Namun, anggaran tersebut ada di KPU Kampar. "Pembentukan PPS dan KPPS anggarannya dari KPU Kampar," katanya.

Ketegangan antara Kabupaten Kampar dan Rohul tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, kondisi lima desa sempat memanas ketika Pemilihan Umum Gubernur Riau (Pilgubri) 2013 lalu.

Untuk Pileg 9 April mendatang, berhembus isu adanya golput besar-besaran yang dilakukan warga lima desa. Hal itu merupakan bentuk protes ketidak inginan mereka masuk wilayah Kampar. Warga tersebut tetap ingin berada dibawah payung hukum Kabupaten Rohul.

Dalam pemberitaan sebelumnya, masyarakat lima desa hanya ingin memilih jika mereka dipindahkan ke Dapil Rohul. Permintaan tersebut juga telah disampaikan KPU Riau ke KPU RI. "Permintaan ini juga telah kami sampaikan, dimana warga lima desa ingin pindah Dapil. Tapi KPU RI tetap tak bisa mengabulkannya," kata Nurhamin.(san)