JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya imbas polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah. Desakan tersebut disuarakan oleh Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman pada Rabu (11/11/2026). Legislator tersebut menilai posisi Gibran saat ini bermasalah secara konstitusional dan moral.

"Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi," tegasnya.

"Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi," tambah Arif Rahman.

Menyikapi polemik status Wakil Presiden tersebut, Arif mendorong parlemen untuk segera mengambil sikap tegas. Ia meminta lembaga legislatif menggunakan wewenangnya guna menuntaskan persoalan yang menyangkut pucuk pimpinan negara.

"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus menempuh jalur hukum terkait dokumen pendidikannya. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) dan mendapat dukungan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya secara transparan.

Gibran juga menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah koordinasi ini dilakukan sebagai persiapan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri," jelas Gibran.

"Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," urainya. ***