JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menepis isu yang menyebut dirinya berpeluang mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Puan meminta seluruh pihak agar tidak terjebak dalam spekulasi dan memilih fokus merampungkan tugas legislasi.

"Jangan berandai-andai. Kita fokus saja kerja," tegasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Terkait skenario kekosongan kursi orang nomor dua di republik ini, Peneliti Senior Bidang Politik BRIN, Lili Romli menerangkan bahwa proses pemberhentian wapres tidak bisa berjalan instan. Meskipun DPR memegang hak konstitusional untuk mengajukan pemakzulan lewat mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ada sederet tahapan yang wajib dilewati.

"Setelah mendapat persetujuan minimal dua pertiga dari yang hadir, diajukan ke MK," urainya.

Jika terbukti bersalah atau tidak memenuhi syarat sebagai wapres, DPR akan menggelar sidang paripurna guna mengusulkan pemberhentian tersebut kepada MPR. Keputusan akhir baru dianggap sah apabila kembali disetujui oleh dua pertiga anggota MPR.

Lili menjelaskan lebih lanjut, apabila pemakzulan benar-benar terjadi, konstitusi memberi kewenangan kepada presiden untuk menyodorkan dua nama calon pengganti. Kandidat pendamping presiden ini bebas ditarik dari unsur partai politik, nonpartai, maupun kalangan profesional.

Kendati demikian, rincian teknis mengenai pengisian jabatan wapres yang kosong belum diatur secara mendalam di dalam undang-undang. Kondisi ini memberikan celah bagi presiden untuk menimbang urgensi keberadaan posisi tersebut.

"Pengisian tentang jabatan wapres yang kosong tersebut karena belum diatur lebih jauh dalam UU, bisa jadi jabatan wapres diserahkan ke presiden, apa perlu ada wapres atau tidak," pungkasnya. ***