PEKANBARU – Rencana pembangunan Menara Kembar (twin tower) untuk perkantoran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menuai kritik. Di tengah tekanan fiskal daerah, penurunan transfer pemerintah pusat, hingga merosotnya realisasi belanja modal, kebutuhan membangun dua gedung perkantoran baru tersebut dipertanyakan.

Ekonom Senior Riau, Dr. Dahlan Tampubolon, M.Si., meminta Pemprov Riau mengkaji ulang bahkan menunda rencana pembangunan Menara Kembar tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran. Modernisasi perkantoran memang penting, tetapi jangan sampai mengalahkan kebutuhan pembangunan yang dampaknya lebih langsung dirasakan masyarakat.

Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (10/11/2026), Dahlan menegaskan bahwa persoalan mendasar bukan sekadar apakah Riau membutuhkan gedung perkantoran modern, melainkan seberapa mendesak pembangunan dua menara tersebut dibandingkan kebutuhan lainnya.

"Pemerintah harus menjelaskan, masalah pelayanan apa yang tidak dapat diselesaikan tanpa dua menara baru? Modernisasi tidak boleh berhenti pada bangunan, sementara kebutuhan masyarakat harus menunggu giliran," tegas Dahlan.

Ketergantungan Transfer Pusat Masih Tinggi

Dahlan mengingatkan, kondisi fiskal pemerintah daerah di Riau sedang menghadapi tantangan serius.

Dalam tulisannya berjudul Ketika Transfer Pusat Menyusut, Seberapa Kuat Fiskal Riau?, ia mencatat pendapatan agregat seluruh pemerintah daerah di Riau pada 2024 mencapai Rp31,976 triliun.

Dari jumlah tersebut, kontribusi transfer pemerintah pusat mencapai Rp22,965 triliun atau sekitar 71,82 persen.

Dahlan menegaskan, angka tersebut merupakan gabungan pendapatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Riau, sehingga tidak bisa langsung dijadikan ukuran tingkat ketergantungan Pemprov Riau secara khusus.

Meski demikian, data tersebut menggambarkan bahwa struktur keuangan pemerintah daerah di Riau masih sangat dipengaruhi kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Tekanan tersebut juga terlihat dari realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Riau hingga Triwulan II 2026 yang, berdasarkan data yang disampaikan Dahlan pada Oktober 2026, tercatat Rp9,39 triliun atau turun 15,51 persen.

Sementara realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat Rp1,164 triliun, mengalami penurunan 62,61 persen.

"Penurunan realisasi semester memang tidak boleh langsung disamakan dengan pengurangan alokasi setahun. Tetapi ketidakpastian penerimaan tetap menuntut kehati-hatian dalam membangun komitmen belanja baru," ujarnya.

Belanja Modal Turun, Infrastruktur Jangan Dikorbankan

Persoalan lain yang menjadi perhatian Dahlan adalah penurunan realisasi belanja modal pemerintah daerah se-Riau.

Hingga Triwulan II 2026, realisasi belanja modal tercatat sekitar Rp1,40 triliun atau turun 29,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Padahal, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, mulai dari jalan, irigasi, sekolah hingga puskesmas.

Menurut Dahlan, ketika kemampuan fiskal melemah, pemerintah harus semakin selektif menentukan investasi yang memiliki dampak ekonomi dan sosial paling besar.

Ia juga mengutip penelitian Arroyo Marioli dan Végh dalam American Economic Journal: Economic Policy (2026), yang membahas risiko kebijakan fiskal prosiklis di daerah pengekspor komoditas.

Dalam konteks Riau yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap komoditas sumber daya alam, kebijakan mengurangi investasi produktif ketika penerimaan melemah berpotensi memperdalam perlambatan ekonomi daerah.

"Pemerintah tidak seharusnya mempertahankan proyek berdaya ungkit rendah sambil menunda investasi yang menjaga produktivitas dan ketahanan ekonomi daerah," katanya.

Biaya Peluang: Apa yang Dikorbankan untuk Menara Kembar?

Dahlan juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan konsep opportunity cost atau biaya peluang dalam menentukan kebijakan anggaran.

Artinya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan Menara Kembar memiliki konsekuensi terhadap program lain yang mungkin harus ditunda atau dikurangi.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu menjelaskan manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang akan dihasilkan dari pembangunan tersebut.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa biaya membangun dua menara, tetapi juga apa manfaat langsungnya bagi masyarakat dan apa saja kebutuhan publik yang berpotensi kehilangan alokasi anggaran.

Bagi Dahlan, pembangunan fasilitas pemerintahan seharusnya ditempatkan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar menghadirkan bangunan baru yang terlihat megah.

Ia mendorong Pemprov Riau membuka kajian kebutuhan, perhitungan biaya pembangunan dan pemeliharaan, serta analisis manfaat ekonomi proyek tersebut kepada publik.

Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah pembangunan Menara Kembar memang menjadi kebutuhan mendesak atau masih dapat ditunda sampai kondisi fiskal daerah lebih memungkinkan.

Di tengah persoalan infrastruktur, kebutuhan pelayanan dasar, dan keterbatasan anggaran, rencana pembangunan dua menara perkantoran itu kini menghadapi satu pertanyaan mendasar: apakah Pemprov Riau sedang membangun kebutuhan prioritas atau justru menambah beban anggaran di tengah tekanan fiskal? ***