PEKANBARU - Warga yang kerap terjebak kemacetan di kawasan persimpangan Panam, Kota Pekanbaru, tampaknya harus bersabar sedikit lagi. Proyek pembangunan jalan layang yang dinanti-nanti sebagai solusi pengurai arus lalu lintas kini tengah berpacu dengan proses pembebasan lahan, dimana persoalan batas kepemilikan jalan menjadi tantangan utama di lapangan.

Merespons dinamika tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto turun langsung memimpin rapat evaluasi pengadaan tanah di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026). Pertemuan ini melibatkan institusi kunci guna menyamakan persepsi, mulai dari jajaran Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T)," urai SF Hariyanto.

Ia menegaskan bahwa seluruh sumbatan administrasi akan segera diurai. Percepatan ini menjadi fokus utama agar proses pembayaran ganti rugi lahan kepada warga terdampak bisa direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut.

Secara rinci, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi membeberkan kondisi riil pemetaan di lokasi. Dari total 166 persil lahan yang diidentifikasi masuk dalam area pembangunan, baru 92 persil yang statusnya siap untuk dibebaskan. Sisanya masih tertahan karena ketiadaan peta bidang yang sah.

Titik macet administrasi ini berpusat di arah Simpang Garuda Sakti dan Kubang Raya. Di lokasi tersebut, pemerintah belum mengantongi dokumen buku registrasi jalan atau yang biasa disebut leger jalan. Akibatnya, tim pengadaan kesulitan menetapkan batas pasti Ruang Milik Jalan (Rumija) yang berhak diganti rugi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ruas Jalan HR Soebrantas yang pendataan asetnya sudah tuntas.

"Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur," papar Zulfahmi.

Sebagai jalan keluar dari kendala teknis tersebut, Dinas PUPR Riau terus menjalin koordinasi intensif bersama Kepala BPJN Riau, Tulak. Kedua belah pihak bersepakat menyusun surat keterangan khusus yang nantinya difungsikan sebagai alas hak penentuan batas area jalan.

"Sama bersama pak Tulak sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang," pungkas Zulfahmi. ***