PEKANBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau memilih tidak banyak berkomentar terkait rencana pembangunan gedung twin tower atau dua menara untuk kompleks perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.

Saat dikonfirmasi mengenai rencana pembangunan dua gedung bertingkat tersebut apakah dianggarkan di APBD 2027, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi hanya memberikan jawaban singkat.

"Belum-belum," katanya singkat.

Sikap tersebut cukup kontras dengan penjelasan panjang yang pernah disampaikan SF Hariyanto ketika masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau.

Sebelumnya, Pemprov Riau telah merancang pembangunan dua gedung menara yang akan menjadi bagian dari kawasan perkantoran terpadu di Jalan Cut Nyak Dien. Proyek tersebut direncanakan terintegrasi dengan kompleks Kantor Gubernur Riau.

Dalam rencana awal, dua tower itu masing-masing memiliki ketinggian 12 lantai dan tujuh lantai. Keduanya juga akan dihubungkan dengan jembatan layang (skybridge) sepanjang 65 meter.

Pembangunan kawasan tersebut juga berdampak terhadap sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Empat kantor yang direncanakan dibongkar untuk mendukung pembangunan kompleks perkantoran itu yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pendidikan Riau.

Keempat OPD tersebut sebelumnya direncanakan menempati gedung sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Dalam konsep awal, dua tower itu diproyeksikan untuk menampung sejumlah OPD, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Pariwisata.

Pemprov Riau kala itu beralasan, penyatuan sejumlah kantor OPD dalam satu kawasan akan mempermudah koordinasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta menekan biaya pemeliharaan gedung.

Namun, dengan rencana pembangunan yang kembali menjadi perhatian, publik tentu membutuhkan penjelasan terbaru mengenai kelanjutan proyek tersebut, terutama terkait kesiapan anggaran, tahapan pembangunan, hingga manfaat yang akan diperoleh pemerintah dan masyarakat.

Apalagi, pembangunan gedung perkantoran berskala besar membutuhkan perencanaan matang dan transparansi penggunaan anggaran daerah. ***