PEKANBARU, GORIAU.COM - Enam orang pengunjuk rasa dari Gerakan Rakyat Kampar (Gerak) menggelar demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Rabu (21/10/2015). Mereka kecewa dengan Kejagung RI dan lembaga hukum di Riau, yang sampai kini belum berani menyentuh Bupati Kampar Jefri Noer, yang diduga terlilit berbagai kasus korupsi.

Dengan bertelanjang dada, enam orang pengunjuk rasa itu berteriak lantang dengan pengeras suara, untuk menyampaikan berbagai tuntutan mereka ke perwakilan kejaksaan tinggi (Kejati) Riau. Mereka bahkan menyebut kalau Kejagung RI adalah pengkhianat hukum.

"Bupati Kampar dan Plt Gubri adalah mega koruptor. Mana tindak lanjut (Kejagung) dan Kejati. Kami sudah capek menyuarakan. Mereka mengaggap ini sepele, atau jangan-jangan sudah terima suap dari Jefri Noer. Kalau begitu kami anggap penegak hukum tidak punya malu, makanya kami juga bertelanjang dada ke sini," sebut korlap Rahmat Yani.

Menurut dia, penegakan hukum di Riau mandul. Alasannya lantaran kasus korupsi di Kampar tidak juga digubris, padahal sudah merugikan negara mencapai triliunan Rupiah. "Hukum telanjang, harus kemana kita cari penegakkan hukum. Bubarkan sajalah Kejati, karena sudah tak layak jadi lembaga penegakan hukum," sebutnya.

Rahmat Yani merincikan, kasus korupsi yang tercatat diantaranya kasus P4S yang harusnya diproses di Kejati Riau. "Kenapa belum ada tindakan. Ini jelas suap dari Bupati Kampar Jefri Noer, katanya Kejagung RI mau kesini, tapi batal karena alasannya pesawat tak ada karena asap. Ini bukan alasan," sesalnya.

Bukan hanya dugaan kasus P4S, massa juga menyinggung penanganan kasus perjalanan sang Bupati dan keluarganya ke London. "Yang sudah kasasi namun mentok. Berapa Kejati Riau dapat suap dari Jefri Noer. Belum lagi korupsi Baju Koko, penolakan anggaran APBD Murni Rp25 miliar yang ditolak Pemprov, namun ternyata Jefri merealisasikannya," beber Rahmat.

Pantauan GoRiau.com, massa ini menggelar orasi persis di tengah jalan Jenderal Sudirman, di depan kantor Kejati Riau. Praktis aksi pendemo membuat ruas jalan jadi tersendat, sehingga aparat lalu lintas harus kerja ekstra mengatur kendaraan roda dua dan roda empat, yang melintasi titik masa itu. Hingga berita diturunkan, aksi massa masih berlangsung. (had)