PEKANBARU - Ironi mewarnai nasib pahlawan olahraga Provinsi Riau. Di tengah penantian apresiasi, sebagian peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) terpaksa banting setir menjadi juru parkir hingga pengemudi ojek demi menyambung hidup. Kondisi ini dipicu oleh tak kunjung cairnya sisa bonus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang akhirnya memicu para atlet dan pelatih bersiap menggelar aksi unjuk rasa.

Kekecewaan tersebut memuncak dalam rapat koordinasi mendadak yang digelar para atlet dan pelatih di salah satu ruangan Kantor KONI Riau pada Selasa (28/7/2026). Lewat pertemuan itu, mereka menyepakati pengerahan aksi damai pada 5 Agustus 2026 mendatang. Massa merencanakan titik kumpul di Kantor KONI Riau sebelum bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Riau pada pukul 10.00 WIB.

Pelatih tinju senior Riau, Darman Hutauruk mengungkapkan bahwa langkah turun ke jalan ini disepakati secara spontan karena para pahlawan olahraga tersebut kehilangan pegangan informasi terkait hak mereka.

"Rapat ini sebenarnya mendadak. Kami membahas sisa bonus atlet dan pelatih PON maupun National Paralympic Committee (NPC) yang sampai sekarang belum ada titik terang. Dari hasil rapat, kalau memang belum ada kepastian, kami sepakat melakukan aksi damai atau demonstrasi pada 5 Agustus nanti," jelasnya.

Aksi ini, menurut Darman, adalah manifestasi keprihatinan atas nasib miris yang kini membelit para patriot olahraga daerah. Janji bonus yang menguap membuat kehidupan sebagian atlet berada di titik nadir.

"Kalau dikatakan telantar mungkin terlalu dalam, tetapi kenyataannya pahit. Ada atlet juara nasional yang sekarang menjadi tukang parkir, ada yang menjadi pengemudi ojek. Mereka berharap sisa bonus itu bisa membantu kehidupan mereka," keluhnya.

Ia mendesak pemerintah agar menuntaskan persoalan ini, mengingat persiapan menuju iven olahraga nasional berikutnya sudah di depan mata. Ia mempertanyakan bagaimana atlet bisa fokus berlatih dan berprestasi jika keringat dari kejuaraan sebelumnya belum dihargai tuntas.

"Tahun depan sudah ada iven lagi. Bagaimana atlet mau bertanding kalau persoalan bonus yang lama saja belum selesai? Atlet ini pahlawan daerah. Mereka putra-putri asli Riau yang dibina sejak di PPLP dengan anggaran pemerintah, tetapi sekarang dibiarkan seperti ini," tegasnya.

Darman turut membandingkan postur anggaran Riau dengan daerah lain. Ia menyoroti posisi Riau yang saat ini tertinggal dalam urusan pemenuhan hak atlet jika dikomparasikan dengan provinsi tetangga yang kapasitas fiskalnya lebih kecil.

"Saya rasa di Republik ini hanya Riau yang belum selesai. Provinsi lain sudah selesai, termasuk Sumatera Barat. Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau segera merealisasikan sisa bonus PON dan Peparnas. Itu saja yang kami tuntut," tandasnya.

Senada dengan itu, atlet angkat berat Riau, Rani, menagih komitmen awal pemerintah yang sempat menjanjikan pencairan sisa bonus pada bulan Juli 2026. Namun, hingga penghujung bulan, wacana tersebut tak kunjung mewujud nyata.

"Harapan kami bonus PON segera dibayarkan. Sudah lama sekali kami menunggu, padahal itu juga untuk kebutuhan hidup. Kami hanya ingin ada kejelasan dan mudah-mudahan segera direalisasikan," harapnya.

Secara akumulatif, Pemprov Riau sebelumnya telah mengucurkan bonus tahap awal senilai total Rp23,64 miliar, dengan rincian Rp11,72 miliar dialokasikan untuk atlet dan pelatih PON, serta Rp11,91 miliar untuk kontingen Peparnas. Sementara itu, beban sisa bonus yang diproyeksikan cair pada 2026 mencapai Rp27,40 miliar. Angka ini terbagi atas Rp12,81 miliar untuk sisa bonus PON dan Rp14,59 miliar untuk Peparnas.

Sebagai catatan, pada ajang PON XXI Aceh–Sumatera Utara 2024 lalu, kontingen Riau berhasil membawa pulang 78 medali yang terdiri dari 21 emas, 22 perak, dan 36 perunggu. Capaian ini menempatkan Riau di peringkat ke-12 klasemen akhir nasional, turun empat peringkat dibandingkan hasil PON Papua 2021, sekaligus meleset dari target 25 medali emas yang dibidik KONI Riau. ***