PEKANBARU - Meski sudah lama beroperasi, ternyata bus Transmetro Pekanbaru belum untung. Hingga saat ini, moda transportasi massal ini masih disubsidi.

Karena tak untung, DPRD Kota Pekanbaru memberikan kritikan atas kondisi pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang selama ini dilaporkan selalu merugi itu. Padahal, bus ini dikelola oleh anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), dimana pengelolaan oleh perusahaan seharusnya bertujuan untuk mengejar profit.

"Pastinya kalau perusahaan tentu tujuannya untuk mencari keuntungan, ini kan dikelola PT, harusnya kan profit, intinya belum seperti yang diharapkan, ini yang harus kita kaji seperti apa kedepannya," ujar Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, saat dikonfirmasi usai mengikuti hearing Komisi II dengan PT SPP, Selasa (21/1/2020).

Hamdani juga menjelaskan tujuan hearing kali ini guna melihat kinerja PT SPP yang merupakan perusahaan yang mengelola beberapa bidang usaha milik daerah Kota Pekanbaru. DPRD mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan daerah tersebut termasuk prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan maupun anak perusahaan, namun nyatanya semua pemaparan yang didapat dalam rapat, masih jauh dari yang diharapkan DPRD.

"Dalam hearing itu, pertama PT SPP mengekspose, anak perusahaannya PT Trans Metro sejauh ini masuk subsidi, intinya belum seperti yang diharapkan, pelayanan kepada masyarakat, saya pribadi menyarankan kalau prerusahaan tujuannya profit, kami dari DPRD coba membantu Trans Metro bisa profit," kata Hamdani.

Bahkan ada wacana akan dikelola kembali oleh Dinas Perhubungan, DPRD menyambut baik hal itu, karena memang ada dua opsi jika memang tidak mampu dikelola dengan baik oleh PT SPP, pertama dikelola Dishub, kedua dikelola oleh BUMD tersendiri yang khusus untuk Bus Trans Metro.

"Karena kan kalau PT harusnya untung, kalau rugi ngapain? Karena ini penting, kedepannya penduduk Pekanbaru terus meningkat, kalau sekarang 1,1 juta jiwa, bisa 5 tahun kedepan sampai 1,5 juta jiwa, sangat butuh dengan sarana transportasi massal seperti di Jakarta," kata Hamdani.

Untuk itu, mulai sekarang Pemko Pekanbaru diminta untuk memikirkan bagaimana kedepan sarana transportasi massal dalam hal ini Bus Trans Metro Pekanbaru, bisa dikelola lebih maksimal lagi, baik dari segi pelayanan maupun profit perusahaan.

"Pastinya perlu dipikirkan mulai sekarang, Pekanbaru menuju kota besar, Pemko harus bisa putuskan ini, menjadi BUMD tersendiri atau bagaimana, kita siap bantu kaji nanti, bagaimana cara pengelolaannya menuju profit, kita harapkan seperti pengelolaan Trans Jakarta lah," tandasnya. (parlementaria)