PEKANBARU – Bayang-bayang kerusakan ekosistem di Bumi Lancang Kuning mendesak jajaran birokrasi pemerintahan untuk memperketat pengawasan dan mengambil langkah konkret. Penyelamatan lingkungan kini tidak lagi sekadar wacana, melainkan sebuah tuntutan yang mengharuskan seluruh instansi berkolaborasi penuh lewat program GREEN for Riau Initiative.

Pemerintah Provinsi Riau secara tegas menuntut agar pengelolaan kekayaan alam dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengingatkan bahwa sektor kehutanan, perkebunan, hingga ketahanan pangan merupakan pilar utama perekonomian yang sangat rentan hancur apabila tidak dikelola menggunakan visi lingkungan yang tajam.

"Kita tidak hanya bicara mengenai apa yang kita peroleh saat ini, tetapi tujuan utama kita adalah menyelamatkan kekayaan alam di Riau. Hal ini menjadi krusial karena kekuatan sesungguhnya dari provinsi kita memang terletak pada sumber daya alamnya," papar Syahrial saat memberikan arahan, Senin (2/3/2026).

Peringatan keras ini diiringi dengan instruksi pembenahan komprehensif dari sisi kebijakan, pematangan perencanaan, hingga eksekusi teknis di lapangan. Syahrial mendesak setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan untuk menyinergikan aktivitas ekonomi dengan upaya konservasi dan pemulihan secara konsisten, sehingga laju kerusakan alam bisa ditekan sedini mungkin.

Merespons instruksi tersebut, masing-masing instansi pemangku kebijakan diwajibkan melakukan persiapan matang dan berkoordinasi secara intensif. Sinergi ini dituntut sesuai tugas dan wewenang masing-masing guna memastikan program penyelamatan lingkungan tidak hanya berakhir sebagai jargon pemanis tanpa wujud nyata.

"Kerangka acuan kerja juga telah disusun dengan sangat detail guna memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah disepakati bersama. Kita ingin setiap langkah memiliki parameter keberhasilan yang jelas dan terukur," urainya merinci strategi evaluasi.

Guna mengikat komitmen dan mencegah tumpang tindih program kerja, pemprov juga merancang sistem keterpaduan lintas sektor. Setiap kegiatan strategis yang melibatkan mitra kerja kini harus bermuara pada prinsip satu basis data tunggal yang bersifat kolaboratif dan terhubung langsung ke dalam platform sistem informasi milik pemerintah.

Kendali mutu dari seluruh rangkaian keberlanjutan ini ditarik langsung ke meja pimpinan. Setiap instansi birokrasi kini terikat dengan mekanisme pelaporan berkala secara langsung kepada Sekretaris Daerah. Skema evaluasi rutin tersebut sengaja diterapkan untuk melacak perkembangan proyek, membedah hambatan di lapangan, sekaligus mengunci fokus agar pencapaian visi pembangunan hijau di Provinsi Riau tidak melenceng dari target.(adv)