PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan berharap semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang maupun Pekanbaru - Rengat bisa dikerjakan lebih cepat daripada Tol Pekanbaru - Dumai.

Dari Tol Pekanbaru - Dumai, kata pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini, banyak bahan pelajaran yang bisa diambil, terutama sekali adalah permasalahan lahan dan kurangnya sosialiasi ke masyarakat.

Diakui Politisi Golkar ini, molornya pembangunan Tol Pekanbaru - Dumai dikarenakan banyak lahan-lahan yang dalam tumpang tindih. Tak jarang, ada sertifikat tanah yang double. 

"Ini yang membuat pembebasan lahan terhambat, begitu mudahnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan surat. Akibatnya, banyak tanah negara yang diklaim milik masyarakat," kata Iwan kepada GoRiau.com, Senin (28/9/2020).

Bahkan, lanjut Iwan, dia mendapatkan info bahwa lahan-lahan konsesi Chevron pun ada yang telah bersertifikat hak milik. Ia menduga ini karena adanya oknum BPN dahulunya yang 'bermain' disini.

Disamping itu, Tol Pekanbaru - Dumai juga melintas kawasan perusahaan, sehingga tarik ulur terjadi cukup lama antara pihak perusahaan dengan pemerintah dalam pelepasan lahan tersebut.

Kemudian, ada juga persoalan lahan gambut yang memerlukan penanganan khusus dalam pembangunannya.

"Persoalan-persoalan ini harus menjadi bahan pembelajaran dalam pembangunan tol selanjutnya, karena tol ini sudah sangat dinanti-nantikan," tambahnya.

Seperti yang diketahui, Tol Pekanbaru - Dumai sepanjang 131 Km sudah tuntas dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah melakukan pembangunan Tol Pekanbaru - Bangkinang untuk menyambungkan provinsi Riau dan Sumbar dalam satu jalur Tol.

Kemudian, ada pula Tol Pekanbaru - Rengat yang direncakan menyambungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi.***