JAKARTA - Ancaman krisis energi imbas eskalasi konflik di Timur Tengah memaksa pemerintah pusat merancang langkah penghematan ekstrem. Gaji jajaran menteri Kabinet Merah Putih hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah dikaji untuk dipangkas sebagai bentuk efisiensi kas negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa skema pemotongan penghasilan petinggi negara tersebut sedang dibahas secara mendalam. Rencana rasionalisasi ini mencuat seiring bayang-bayang menipisnya stok bahan bakar minyak (BBM) nasional akibat gejolak geopolitik global.

"Kami sedang detailkan kajiannya," ungkapnya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Meski tengah merancang langkah penghematan layaknya kondisi darurat, pemerintah bersikeras mengklaim ketersediaan BBM di Tanah Air masih berada dalam batas aman. Pasokan minyak dijaga ketat untuk memenuhi kebutuhan hingga 25 hari ke depan sesuai standar kapasitas penyimpanan (storage).

"Meski bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu mekanisme storage. Begitu penyimpanan kosong, diisi lagi," urainya.

Merespons ancaman pembengkakan subsidi energi, situasi ini dinilai menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk memaksa penurunan tingkat konsumsi BBM. Salah satu taktik menekan beban keuangan negara adalah dengan mendorong pejabat dan masyarakat segera bermigrasi menggunakan transportasi publik.

Sebelumnya, urgensi pengetatan anggaran telah disuarakan langsung oleh Presiden, Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Wacana pemotongan gaji pejabat elit ini merujuk pada kebijakan critical measures yang diterapkan pemerintah Pakistan saat menghadapi krisis serupa, di mana negara tersebut sampai memangkas hari kerja dan gaji menteri demi menyelamatkan ekonomi.

"Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi, dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid," papar Prabowo.***