PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang meski sudah tiga kali melakukan refocusing anggaran, namun masih ada kekurangan sekitar Rp 20 Milyar.

Dikatakan Politisi PAN ini, kekurangan anggaran Rp 20 Milyar itu rencananya akan dianggarkan untuk memenuhi prioritas anggaran di bidang kesehatan.

Legislator Dapil Kota Pekanbaru ini mengusulkan kepada Gubernur Syamsuar, supaya dalam penanganan di bidang kesehatan, Syamsuar memakai dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di masing-masing Rumah Sakit milik pemerintah.

"Dana di BLUD itu jangan didepositokan, tapi diputar kembali untuk penanganan Covid-19, sehingga kekurangan itu bisa terpenuhi," ujar Ade, Rabu (1/9/2021).

Ade juga mengkritisi refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Riau, dimana dalam refocusing itu pemerintah hanya memfokuskan pada penanganan kesehatan, tapi mengesampingkan jaring pengaman sosial (sosial safety net).

Jaring pengaman sosial, sambung Ade, sangat diperlukan saat ini, apalagi pemerintah pusat terus melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Tapi dalam tiga kali refocusing itu belum ada skema membantu masyarakat yang tertuang dalam jaring pengaman sosial. Pemprov dan Pemko itu hanya bergantung pada kebijakan pusat, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), nanti Pemda menambah 10 Kg beras," tuturnya.

"Pertanyaannya, gimana yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan itu? Contohnya karyawan yang jadi korban PHK. Gimana antisipasinya?" tutupnya. ***