PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Yuyun Hidayat menerima aspirasi dari sejumlah Kades (Kepala Desa) dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar Kiri, Kampar terkait kerusakan jalan yang terus menjadi keluhan setiap tahunnya.

Salah seorang Kades, tepatnya di Sungai Sari, Kampar Kiri, Nasrul mengatakan, infrastruktur jalan yang rusak ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan sejak tiga bulan terakhir tidak bisa dilewati dan mengalami rusak berat.

"Kita datang ke DPRD provinsi ini, terutama menyangkut kondisi infrastruktur jalan di Kampar Kiri. Tiga bulan belakangan sudah fungsional, tak berjalan semestinya. Akibatnya, perekonomian masyarakat jatuh anjlok," kata Nasrul, Selasa (9/2/2021).

Untuk sementara, penanganan jalan ini dilakukan secara swakelola oleh masyarakat setempat, dengan mengutip uang sebesar Rp 250 ribu kepada setiap mobil. Uang itu diperuntukan untuk membeli bahan material.

"Ini lah lagi yang menjadi usaha kita. Maka dari itu, kita ke DPRD untuk memastikan informasi yang simpang siur, terkait tahun 2021, apakah ada anggaran peningkatan infrastruktur di Lubuk Agung - Lipat Kain ini," kata Nasrul.

Dari pertemuan itu, ternyata memang anggaran untuk pembangunan jalan Lubuk Agung-Lipat Kain tifak ada, dan dia berharap ada solusi dari DPRD Riau, terutama Yuyun Hidayat selaku Anggota DPRD Riau Dapil Kampar.

"Entah mealui dana dari mana, yang penting akses lancar," harap Nasrul.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengatakan, dari pertemuan tersebut ternyata ada misskomunikasi yang terjadi, dan akhirnya membuat jalan di Kampar Kiri tidak dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2021.

"Ada misskomunikasi, jadi kita cari solusi bersama. Kampar Kiri ini permasalahnnya adalah miss persepsi dari kami. Rupanya di Kampar Kiri, ada dua ruas jalan provinsi, tetapi kami (anggota Dapil Kampar) kira cuma satu ruas di Lipat Kain - Lubuk Agung dan Lubuk Agung - Batas Sumbar. Kita pikir satu ruas, sudah kami masukkan anggaran disitu, rupanya ruas jalan berbeda," jelasny.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Yuyun mengatakan, pihaknya sudah mencari solusi. Dengan cara memaksimalkan UPT yang ada di Kabupaten Kampar.

"Kita maksimalkan UPT, swakelola PUPR untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang terpenting jalur ekonomi jangan sampai putus, dan akan segera kita masukkan di anggaran 2022," tutupnya. ***