PEKANBARU - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru untuk Provinsi Riau. Merespons ketetapan tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Yulisman meminta seluruh kader mengakhiri perbedaan faksi dan merapatkan barisan demi memenangkan kontestasi Pemilu, Pilpres, hingga Pilkada. Instruksi ini disampaikan saat ia memimpin rapat pleno pengurus di Kantor DPD I Golkar Riau, Kamis (23/7/2026) malam.

"Menang Pileg dan menang Pilkada. Misi kita hanya itu, menang, menang, dan menang. Tidak ada tujuan lain," tegas Anggota DPR RI tersebut di hadapan para pengurus.

Yulisman mengingatkan bahwa partai beringin merupakan wadah politik bagi kader dari berbagai latar belakang. Ia menuntut agar segala bentuk polemik internal segera disudahi guna membangun soliditas organisasi.

"Tujuan kita satu. Mari melebur dan menyatu dalam kepengurusan ini. Tidak ada lagi kubu kiri atau kanan, kita semua dalam satu barisan untuk menjemput kemenangan politik," paparnya.

Arahan persatuan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yulisman melarang kader melakukan komunikasi politik yang berpotensi memecah belah struktur partai dari dalam.

"Kalau ada persoalan, kita bicarakan secara terbuka di depan. Jangan ada lagi yang berbicara di belakang demi kebesaran organisasi," pesannya.

Terkait komposisi kepengurusan baru, Yulisman yang didampingi Sekretaris, Suparman dan Bendahara, Rinor Kuswan menjelaskan bahwa seluruh susunan nama telah melewati tahapan evaluasi panjang di tingkat pusat. Tim formatur sebatas memberikan usulan, sedangkan ketetapan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.

"Dinamika organisasi itu hal biasa. Tapi sekarang semua sudah diputuskan lewat SK. Mari hentikan perdebatan dan segera bekerja," tekannya.

Pasca-terbitnya SK kepengurusan, jajaran pengurus Riau langsung dihadapkan pada sejumlah agenda prioritas. Fokus utama saat ini adalah persiapan pelantikan pengurus DPD I yang dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, yang kemudian berlanjut pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

"Kita tidak boleh bekerja setengah-setengah. Kalau Ketua Umum hadir, seluruh rangkaian kegiatan pelantikan harus dieksekusi secara maksimal," urainya.

Agenda krusial lainnya adalah persiapan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat DPD II kabupaten dan kota se-Riau. Bidang organisasi dan sekretaris diinstruksikan untuk segera mematangkan konsolidasi serta berkonsultasi dengan DPP guna menetapkan jadwal pelaksanaan.

"Sejak SK ditandatangani, Musda kabupaten dan kota secara aturan sudah bisa digelar. Namun, semua agenda harus melalui koordinasi dengan DPP mengingat mekanisme partai saat ini tersentralisasi di pusat," rincinya.

Pada rapat pleno tersebut, Yulisman turut menyinggung riak dinamika politik yang sempat bergulir di DPRD Riau. Ia memilih untuk tidak memperpanjang polemik itu mengingat DPP telah mengeluarkan sikap resmi. Fokus utama seluruh pengurus saat ini adalah menjaga stabilitas komunikasi internal serta meletakkan kepentingan strategis partai di atas kepentingan individu atau kelompok.

Seluruh kader dipastikan memiliki peluang politik yang berimbang, baik untuk maju sebagai calon legislator maupun kepala daerah pada kontestasi mendatang. Namun, investasi politik tersebut hanya bisa direalisasikan apabila mesin partai bergerak solid.

"Partai ini milik bersama. Setiap orang berpeluang menduduki kursi legislatif, kepala daerah, bahkan menjadi bagian dari pemenangan presiden, asalkan kita berdiri kokoh dan bersatu," pungkasnya. ***