PEKANBARU - Pejabat-pejabat Pemrpov Riau yang ditugaskan untuk mengelola BUMD Riau banyak yang tak sesuai dengan keahliannya. Pejabat yang tidak berkompeten dibidangnya tersebut, menjadi penyebab hancurnya BUMD di Riau.

Satu bukti, Karo Ekonomi Setdaprov Riau, Syafrial Koyap, merupakan hal yang sangat lucu, ia mengatakan tak tahu soal besaran gaji dirut dan komut BUMD Pemprov Riau.

Padahal, laporan dan segala persoalan BUMD dia terima setiap tahunnya, namun justru Karo Ekonomi Setdaprov tak tahu berapa gaji jajaran Dirut dan Komut di masing-masing perusahaan.

"Masa dia bilang tidak tahu, kan dilaporkan RUPS tiap tahun," kata pemerhati BUMD Riau yang enggan disebutkan namanya, kepada GoRiau.com, Senin (18/1/16).

Pemerintah Provinsi Riau, sebagai pemilik saham mayoritas bagi 7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, mengaku sejak tahun 2002 yang lalu belum pernah menerima laporan besaran gaji Direktur Utama, Komisaris dan jajaran manajemen BUMD.

Kepala Biro Ekonomi, Syafrial, mengatakan, pihaknya tidak bisa menjelaskan berapa besar gaji masing-masing pimpinan dan karyawan di Seluruh BUMD, sampai adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015.

"Sejauh ini Pemprov hanya menerima laporan keuangan dari mereka tanpa menyebutkan berapa besar gaji, hanya berbentuk global saja," ujar Syafrial, Selasa (12/1/16).

Kemudian, enam dari tujuh BUMD, kecuali Jamkrida, diketahui penetapan gajinya langsung melalui RUPS, tanpa melalui Keputusan Gubernur, meskipun sah, namun, tetap saja merugikan Pemprov karna hasil RUPS ternyata seenaknya menetapkan gaji, walau devidennya rendah.

Selain itu, terbukti bahwa, pemberdayaan UMKM di Riau hanya bualan, Bank Riau Kepri selaku pihak yang paling berkepentingan, terkesan pilih-pilih dan tak ramah pada pelaku UMKM.

Lanjutnya, Bank Riau Kepri banyak menolak kreditur dari para pelaku UMKM, ini tentu menjadi menjadi tanda tanya.

Bukti lain, Pemprov Riau hanya main-main dalam urusan BUMD, pembentukan Perda Holding Company, PT Riau Bangkit di dua Perda No 8 tahun 2005 dan No 8 tahun 2007, sampai sekarang tidak berjalan.

"Disini pemerintah tidak menjalankan dan DPRD tidak mengawasi," ungkapnya (bersambung) ***