PEKANBARU – Kasus campak di Kota Pekanbaru kini menjadi perhatian serius. Hingga Oktober 2025, tercatat 520 suspek dan 89 kasus terkonfirmasi positif. Lonjakan ini dinilai bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola kesehatan masyarakat.

Pengamat kesehatan Riau, DR (Cand) dr Feriandri Utomo, M.Biomed, yang juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab dan peneliti Marpoyan Circle Indonesia, menilai rendahnya cakupan imunisasi menjadi faktor utama merebaknya kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah tersebut.

"Capaian Imunisasi Dasar Lengkap di Pekanbaru baru 36,6 persen dari target 90 persen, sementara cakupan BIAS MR hanya 28,3 persen dari target 88 persen. Ini menunjukkan adanya masalah manajemen program imunisasi yang sudah berlangsung cukup lama," ujarnya kepada GoRiau.com, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan percepatan imunisasi selama ini bersifat reaktif dan seremonial, bukan strategis serta preventif. "Dalam sistem kesehatan yang ideal, penurunan imunisasi seperti ini seharusnya sudah memicu respon mitigasi dini. Namun, kebijakan baru muncul ketika kasus sudah meluas," tegasnya.

Selain lemahnya sistem imunisasi, Feriandri menyoroti komunikasi risiko yang tidak efektif. Menurutnya, banyak orang tua terpapar informasi keliru dan hoaks pascapandemi, sehingga muncul persepsi bahwa vaksin tidak aman.

"Poster dan imbauan saja tidak cukup. Komunikasi kesehatan harus berbasis kepercayaan, melibatkan tokoh yang benar-benar dipercaya masyarakat seperti bidan, kader posyandu, guru, dan pemuka agama," jelasnya.

Feriandri juga menegaskan bahwa penanganan campak tidak bisa hanya diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Menurutnya, upaya ini harus melibatkan lintas sektor agar lebih efektif. "Dinas Pendidikan perlu menjadikan sekolah sebagai sentra imunisasi anak usia sekolah. Dinas Sosial harus menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak di kawasan kumuh perkotaan. Sementara organisasi masyarakat dan tokoh agama berperan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap vaksin," paparnya.

Ia menutup dengan menegaskan pentingnya koordinasi yang nyata antarinstansi. "Tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat dan akuntabel, seruan sinergi tidak akan lebih dari sekadar jargon. Ini bukan hanya tentang menghentikan wabah hari ini, tetapi memastikan hak dasar setiap anak terhadap imunisasi terpenuhi," pungkasnya. ***