SELATPANJANG - Asisten III Sekdakab Kepulauan Meranti, H. Rosdaner SPd M.Pd, membuka secara resmi kegiatan Forum Group Discussion (FGD) insan akuntansi se-kabupaten kota di Riau yang ditaja oleh BPKAD Provinsi Riau dengan tuan rumah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam kegiatan itu, Ia berharap mampu mewujudkan insan akuntansi yang profesional yang mampu meyajikan laporan keuangan secara cepat, tepat dan efisien, bertempat di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Selasa (12/11/2019).

Hadir dalam kesempatan itu, sebagai Pembicara Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Riau, Hartono, Kabid Akuntansi BPKAD Kepulauan Meranti, Eko Haryadi, perwakilan insan akuntansi se-kabupaten kota di Riau.

Dalam pidato pembukanya, Kabid Akuntansi BPKAD Provinsi Riau, Hartono, memaparkan tujuan kegiatan ini dalam rangka memberikan pembinaan akuntansi dan pelaporan bagi tenaga akuntansi di 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau dari BPKAD Provinsi Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir.

Sekedar informasi, dalam FGD ini setiap peserta diberikan pemahaman soal pelaporan akuntansi sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Disini setiap peserta bebas bertanya dan memberikan masukan tentang berbagai hal yang dihadapi oleh insan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Menyikapi pelaksanaan kegiatan ini, Asisten III Setdakab Meranti, H. Rosdaner SPd, mengucapkan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara tersebut yakni BPKAD Provinsi Riau dan BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap melalui kegiatan itu dapat menambah pengetahuan peserta sekaligus melahirkan berbagai pemikiran yang bernas untuk kemajuan akuntansi kabupaten kota kedepan.

"Semoga menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan di kabupaten kota se-Riau," ujar H. Rosdaner.

Lebih jauh dikatakan Asisten III Setdakab Meranti, kegiatan ini cukup strategis apalagi saat ini banyak regulasi baru yang harus dipahami dan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

"Atas nama pemerintah menyambut baik kegiatan ini, semoga kegiatan semakin menambah pengetahuan dan wawasan insan akuntansi se-kabupaten kota di Riau dalam menyempurnakan pelaporan akuntansi yang disajikan," ucapnya lagi.

Ia pun sempat menyinggung salah satu isu yang sexy yang juga berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan daerah seperti soal penetapan harga SBU kabupaten kota, menurutnya tidak bisa disamakan antara daerah Daratan dan Kepulauan yang pastinya lebih mahal karena dipengaruhi letak geografis dan jarak tempuh.

Begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam DPA namun belum bisa dilaksanakan karena dana belum tersedia.

"Masalah ini juga layak dibahas untuk dirumuskan dan diusulkan kepada pemerintah pusat sehingga ada solusi atas masalah ini," harapnya. (rls)