JAKARTA – Sebuah kapal tanker berafiliasi dengan China nekat menembus blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Aksi pelintasan armada pengangkut minyak bernama Rich Starrytersebut berhasil menembus penjagaan pada percobaan kedua, Selasa (14/4/2026), setelah pada upaya pertama sempat dihentikan dan terpaksa berbalik arah.

JAKARTA – Sebuah kapal tanker berafiliasi dengan China nekat menembus blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Aksi pelintasan armada pengangkut minyak bernama Rich Starry tersebut berhasil menembus penjagaan pada percobaan kedua, Selasa (14/4/2026), setelah pada upaya pertama sempat dihentikan dan terpaksa berbalik arah.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mulai memberlakukan penutupan perlintasan di jalur yang dilalui 20 persen energi dunia itu, Senin (13/4/2026) malam. Langkah tegas ini merupakan instruksi langsung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merespons kegagalan perundingan antara Washington dan Teheran.

Kapal Rich Starry, yang sebelumnya beroperasi dengan nama Full Star, telah dijatuhi sanksi oleh otoritas Amerika Serikat pada tahun 2023 akibat keterlibatannya membantu Iran menghindari pembatasan energi. Mengikuti jejak kapal tersebut, tanker lain bernama Elpis yang dulunya dikenal sebagai Chamtang juga dilaporkan sedang mengarungi perairan menuju Teluk Oman di tengah pemberlakuan blokade. Kapal ini pun dijerat sanksi serupa tahun lalu akibat hubungannya dengan perdagangan minyak Teheran.

Menanggapi insiden lolosnya kapal pencari pasokan minyak utama dari Iran tersebut, otoritas keuangan Negeri Paman Sam langsung bereaksi keras demi menekan pendapatan negara di Timur Tengah itu.

"Mereka tidak akan bisa mendapatkan minyak. Mereka bisa mendapatkan minyak dari sumber lain, tapi bukan minyak Iran," ujar Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent.

Ia secara gamblang melontarkan kritik tajam dengan melabeli Beijing sebagai mitra global yang tidak dapat diandalkan, menyoroti isu penimbunan pasokan minyak serta pembatasan ekspor sejumlah barang. Meski telah menjalin komunikasi dengan pejabat Tiongkok, ia menolak memberikan kepastian apakah perselisihan armada ini akan mengganggu rencana lawatan kenegaraan Trump ke Beijing pertengahan Mei mendatang.

"Saya pikir pesan utama untuk kunjungan tersebut adalah stabilitas. Kita telah memiliki stabilitas yang baik dalam hubungan ini sejak musim panas lalu; hal itu bermuara dari pimpinan tertinggi. Saya yakin komunikasi adalah kuncinya," urainya.

Eskalasi di perairan vital ini bermula ketika pasukan Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran pada akhir Februari lalu yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Pihak Iran lantas membalas dengan menghantam wilayah Israel beserta fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah.

Aksi saling serang tersebut berujung pada penutupan de facto Selat Hormuz yang sangat krusial bagi lalu lintas pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Imbasnya langsung memukul tingkat produksi serta ekspor komoditas di kawasan tersebut. Jalur pelayaran ini tak kunjung dibuka kembali meskipun Trump telah mendeklarasikan kesepakatan gencatan senjata selama dua minggu pada pekan sebelumnya.

Menyikapi tudingan sebagai penyebab krisis energi, perwakilan diplomatik Tiongkok membantah keras dan menunjuk operasi tempur di Timur Tengah sebagai biang keladi kelangkaan bahan bakar global.

"Tugas mendesak saat ini adalah menghentikan operasi militer segera dan mencegah gejolak di Timur Tengah agar tidak berdampak lebih jauh terhadap ekonomi global," tegas Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, kepada kantor berita Reuters.

Ia memastikan negaranya akan terus mengambil peran konstruktif guna memfasilitasi pengakhiran konflik. Dukungan diplomatik ini diperkuat oleh Presiden China, Xi Jinping, yang membagikan empat poin proposal penguatan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah, Selasa (14/4/2026). Pokok usulan tersebut menekankan implementasi prinsip hidup berdampingan secara damai, penghormatan kedaulatan nasional, kepatuhan pada hukum internasional, serta urgensi sinergi keamanan dan pembangunan kawasan.***