BENGKALIS,GORIAU.COM - Lemahnya pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis terhadap jasa porter atau buruh angkut barang di pelabuhan Bandar Sri Laksamana menyebabkan tarif jasa sesuka hari. Bahkan para porter berani mematok tarif Rp100.000 untuk barang biasa. Harga ini tentu tidak masuk akal mengingat sudah mendekati harga tiket penumpang dari Pekanbaru ke Bengkalis.

Seperti diakui Ismail, warga Bantan saat mengambil barang kiriman dari Pekanbaru, Jumat (14/9/2012). Petugas porter mematok harus membayar Rp100.000 karena mereka telah membawanya dengan gerobak. ''Padahal saya tidak menyuruh mereka membawa barang saya. Saya masih mampu membawanya, tapi mereka memaksa dan mereka mengatakan harus mereka yang bayar. Tapi ketika bayar, mereka minta Rp100.000. Saya sempat bertengkar dan akhirnya diturunkan menjadi Rp80.000,'' ujar Ismail kesal ketika mengambil barang kirimannya di BSL, Jumat (14/9/2012) siang.

Menurut Ismail, barang yang dibawanya tidak terlalu berat dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sangatlah tidak wajar kalau tarifnya dikenakan sebesar itu, apalagi mereka mengangkat barang saya tanpa izin pemilik barang terlebih dahulu.

''Kesannya setengah memaksa. Seharusnya berunding dulu dengan saya sebagai pemilik barang, apakah barang mau dibawakan atau dibawa sendiri. Ini tidak, barang saya harus mereka yang bawa dan tarifnya sesuka hati pula,'' ujar Ismail.

Selaku masyarakat ia meminta kepada Dishubkominfo Bengkalis sebagai pengelola pelabuhan BSL menertibkan petugas porter termasuk tarif jasa angkutan barang bawaan penumpang. Ia mencontohkan di Melaka, penumpang boleh memilih mau diangkatkan barangnya atau diangkat barang bawaan dengan tarif yang telah ditentukan.

''Selain mencekik penumpang, juga bisa memberi citra negatif kepada Bengkalis. Kita berharap Dishubkominfo bisa menertibkannya,'' pinta Ismail.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis, Emri Juliharnis yang dihubungi mengaku baru mendengar kabar tersebut. Kendati beberapa waktu lalu, sempat juga ada protes dari salah satu kontingen PON terkait mahalnya biaya angkut barang di pelabuhan. Tentunya hal ini menjadi catatan, dan akan coba ditertibkan.

''Kita akan coba menertibkan dan memanggil pimpinannya karena selama ini porter yang ada di pelabuhan belum tertata dan terdata dengan baik. Pelabuhan menjadi tanggung jawab SKPD Dishub, tentunya masalah ini akan kita bahas nantinya di seluruh bidang yang ada. Saya berterimakasih atas informasi dari rekan-rekan media,'' ujar Emri dihubungi via ponsel. (jfk)