PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemprov Riau mengaku sudah kewalahan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memberikan dampak kabut asap hampir di seluruh daratan Riau. Gubernur Riau, H Annas Maamun telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat hari ini, Rabu (26/2/2014).

Surat yang dikirim tersebut berisi dua poin permintaan. Pertama, Pemprov Riau meminta bantuan untuk penanggulangan bencana berupa anggaran dan pesawat. "Kita sudah bertemu dengan ahli tentang ini kemarin, tidak bisa dengan helikopter, harus dengan pesawat," tegas Annas.

Kedua, Pemprov Riau meminta agar Pemerintah Pusat membuatkan payung hukum untuk realisasi honor kepada lima petugas relawan yang akan ditempatkan di setiap desa lokasi terparah bencana.

"Kita harapkan Pemerintah Pusat bijak akan hal ini dan membuatkan payung hukum untuk realisasi honor kepada petugas di lapangan setiap desa," lanjut Annas.

Kondisi kabut asap di Riau saat ini semakin parah, meski titik panas (hotspot) diklaim sudah berkurang berdasarkan pantauan beberapa satelit seperti NOAA, Terra dan Aqua.

Sementara dampak kabut asap juga menambah perbendaharaan angka penderita Infeksi Salurang Pernafasan Akut (ISPA) di seluruh kabupaten/kota di Riau. Termasuk juga beberapa penyakit lainnya seperti kulit, mata dan lainnya.

Sementara untuk dana yang standby atau parkir di kas daerah sebesar Rp10 miliar sudah bisa digunakan. Karena status Riau sudah ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dimana sudah tujuh kabupaten/kota yang menyatakan status darurat.

Diantaranya Dumai, Bengkalis, Pelalawan, Indragirir Hilir, Indragiri Hulu, Meranti dan Rokan Hilir. Sementara untuk dampak kabut asap sendiri sudah dirasakan hampir di seluruh kabupaten/kota di Riau.

"Kita sudah kewalahan dan harus meminta bantuan pusat. Karena status sudah KLB," ujar mantan Bupati Rokan Hilir ini.***