PEKANBARU - Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) membawa dampak langsung bagi warga di sekitar Kelurahan Agrowisata. Merespons kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi memastikan pihaknya turun tangan mengawal perbaikan Jalan Pastoran dan sejumlah rumah warga yang rusak akibat aktivitas proyek.

Kerusakan infrastruktur jalan raya tersebut dipicu oleh tingginya intensitas kendaraan berat proyek yang keluar masuk kawasan. Tidak hanya itu, penduduk setempat turut melaporkan keretakan pada dinding rumah mereka yang diduga kuat imbas dari getaran alat berat. Keluhan ini telah diteruskan langsung kepada pihak kontraktor pelaksana, yakni PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

"Proyek strategis nasional harus kita dukung bersama. Namun, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Jalan yang rusak dan rumah warga yang terdampak harus menjadi tanggung jawab pelaksana proyek," tegas Zulkardi, Sabtu (1/8/2026).

Komunikasi antara legislatif dan pihak HKI kini mulai menunjukkan titik terang. Berdasarkan surat balasan resmi dari perusahaan, PT HKI berkomitmen untuk terus merawat Jalan Pastoran selama jalur tersebut masih difungsikan sebagai akses logistik proyek. Mereka juga berjanji akan mengembalikan kondisi jalan seperti sedia kala setelah seluruh tahapan pekerjaan rampung.

Sesuai jadwal, rencana pemulihan infrastruktur Jalan Pastoran diperkirakan mulai terealisasi pada Desember mendatang. Sementara untuk bangunan tempat tinggal yang retak, tim terkait akan melakukan pendataan lapangan terlebih dahulu sebagai rujukan utama dalam proses verifikasi dan tindak lanjut perbaikan.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar janji tertulis tersebut segera dieksekusi tanpa menunda-nunda. Ia menegaskan akan terus mengawasi jalannya proses pemulihan hingga tuntas.

"Komitmen di atas kertas harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Saya akan terus mengawasi agar perbaikan Jalan Pastoran terlaksana sesuai janji dan rumah-rumah warga yang terdampak juga memperoleh penyelesaian yang adil," paparnya.

Ia menilai keberhasilan sebuah pembangunan infrastruktur berskala nasional tidak sekadar dilihat dari selesainya wujud fisik proyek tersebut, melainkan harus sejalan dengan perlindungan hak penduduk sekitar.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak masyarakat tetap dihormati dan dilindungi," pungkas Zulkardi. ***