JAKARTA – Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan agar semua hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach dihentikan sementara. Keduanya sudah berstatus nonaktif sebagai anggota DPR RI setelah DPP Partai NasDem mengeluarkan surat penonaktifan terhitung sejak 1 September 2025.

Ketua Fraksi NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyampaikan permintaan itu sebagai bentuk konsistensi partai dalam menjaga integritas dan mekanisme internal.

"Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan. Hal ini sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai," kata Viktor, Selasa (2/9).

Viktor menjelaskan, status nonaktif keduanya kini dalam kewenangan Mahkamah Partai NasDem. Lembaga internal itu akan menerbitkan putusan final dan mengikat yang tidak bisa digugat.

Menurut Viktor, langkah yang ditempuh fraksi merupakan upaya agar proses internal berjalan transparan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap DPR. "Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah Ahmad Sahroni menuai kritik keras dari publik. Dalam kunjungan kerja ke Polda Sumut, Jumat (22/8/2025), ia menyebut orang yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "tolol".

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ucapnya.

Pernyataan itu memicu gelombang kemarahan warga. Rumah Sahroni di Tanjung Priuk bahkan menjadi sasaran amuk massa hingga dijarah. Sementara itu, Nafa Urbach yang juga dinonaktifkan bersama Sahroni ikut terseret dalam keputusan partai meski tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial di ruang publik. ***