JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI tahun anggaran 2020 yang nilainya mencapai Rp120 miliar.

Selasa (2/9/2025), lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Sekretariat Jenderal DPR RI dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka adalah Sjaepudin, Sukatno, Ahmat Sopiulloh, Moh. Indra Bayu, dan Susriyanto.

"Penyidik mendalami terkait proses lelang konsultan pengawas proyek Rumah Jabatan Anggota DPR," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, materi pemeriksaan berfokus pada indikasi adanya pengaturan tender, manipulasi dokumen, hingga dugaan penyimpangan dalam lelang konsultan pengawas proyek tersebut.

Sebelumnya, KPK sudah mengumumkan tujuh orang sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke luar negeri. Mereka antara lain mantan Sekjen DPR, Indra Iskandar, dan mantan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI, Hiphi Hidupati. Sejumlah pihak dari perusahaan swasta yang diduga ikut menikmati proyek juga masuk dalam daftar tersangka.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan penyidikan masih berjalan. Tim penyidik tengah melengkapi bukti sebelum melangkah ke tahap penahanan.
"Ini sedang berproses. Kami terus mengumpulkan informasi," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, salah satu bukti penting yang sedang ditunggu adalah laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Yang menghitung kerugian negara itu BPKP. Mereka membutuhkan dokumen-dokumen terkait pengadaan tersebut. Nah, ini yang sedang kami penuhi," ujarnya.

Dari informasi yang beredar, dugaan korupsi proyek ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. ***