JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh institusi penegak hukum, termasuk TNI dan Polri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi bangsa guna memperkuat supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus oleh ulah oknum.

Prabowo menekankan bahwa keberhasilan sebuah negara sangat bergantung pada penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuatan lebih sehingga bertindak sewenang-wenang di luar aturan yang berlaku.

"Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," ujar Prabowo saat berdialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Minggu (22/3/2026).

Ia juga menyoroti bagaimana perilaku buruk segelintir oknum pejabat atau aparat yang memiliki kekuasaan dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Hal ini dinilai merugikan ratusan ribu personel lainnya yang telah bekerja dengan jujur dan berdedikasi.

Dalam proses reformasi ini, Prabowo memilih pendekatan persuasif terlebih dahulu dengan memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk melakukan evaluasi dan pembersihan internal. Namun, ia memberikan peringatan keras jika perubahan tidak segera terjadi.

"Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. 'Kamu bisa perbaiki diri enggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan'," tegasnya.

Presiden turut mempertanyakan fungsi pengawasan aparat di tingkat bawah, terutama terkait menjamurnya praktik ilegal seperti pertambangan tanpa izin yang merugikan negara. Ia merasa janggal jika aktivitas melanggar hukum di daerah tidak terdeteksi oleh struktur komando kewilayahan.

"Bagaimana ada tambang ilegal Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?" urainya dengan nada kritis.

Langkah tegas terhadap perwira tinggi pun disebutnya bukan sekadar ancaman. Sejumlah pejabat tinggi militer maupun kepolisian yang terbukti melanggar hukum telah dicopot dari jabatannya sebagai bukti nyata komitmen pemerintah.

"Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan," pungkas Prabowo.***