PEKANBARU - Harga Crude Palm Oil (CPO) atau yang awam disebut minyak sawit memang acap naik turun belakangan ini. Dua faktor besar yang mempengaruhi diantaranya iklim Indonesia serta black campaign negara lain yang secara tidak langsung menekan harga ekspor.

Lalu bagaimana menyelamatkan perekonomian masyarakat Riau, yang didominasi petani sawit, terkait gejolak harga CPO. Menelisik itu, dibutuhkan upaya bersama pihak pemerintah daerah serta stake holder, baik petani, perusahaan sawit, koperasi hingga perbankan.

Ini dikupas dalam dialog bersama tentang sawit yang digelar Solidaritas Wartawan Untuk Transparansi (Sowat), di ballroom Pelalawan, Hotel Grand Tjokro Pekanbaru, Selasa (23/2/2016).

"Hasil penelitian kami, di Riau ada sekitar 3 juta hektare kebun sawit. Artinya ada peluang peningkatan daya uang di desa mengalir sangat besar. Jadi tidak heran perekonomian khususnya Pekanbaru ditentukan oleh pergerakan nilai jual buah sawit," sebut Prof dr Almasdi S, selaku narasumber dari LPPM Universitas Negeri Riau.

Almasdi mengkalim kalau gejolak harga CPO di 2015 belum begitu besar pengaruhnya. Namun di 2016, kesulitan petani sawit dikhawatirkan bakal terjadi, jika tidak ada kebijakan pemerintah dan stake holder untuk mengantisipasi persaingan. "Jangan lagi ada pemisahaan, dalam artian berjalan masing-masing," ungkap dia.

Masih terkait ini, Wisnu Suharto, selaku mantan Kepala Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) Riau menilai, jeritan petani sawit cenderung disebabkan karena rendahnya kualitas buah hasil produksi. Imbasnya, buah tidak diterima dengan harga pantas, karena awamnya pengetahun petani bagaimana menjaga dan memelihara sawit-sawit.

"Itu salahsatu faktor, sehingga keuntungan petani tidak sebanding. Belum lagi pengaruh para tengkulak, lalu kondisi iklim khususnya di Riau, serta black campaign pihak negara asing untuk tidak lagi mengambil atau menggunakan CPO. Itu pengaruhnya sangat luar biasa," beber Wisnu yang turut dihadirkan selaku narasumber.

Lalu bagaimana alternatifnya agar petani tak lagi bergantung pada hasil perkebunan sawit. Tentang ini, narasumber dari perbankan yang turut dihadirkan, Agus Sanjaya mengatakan, akan memperketat syarat pemberian kredit untuk sektor bisnis kelapa sawit dari sisi lingkungan dan legalitas.

"Salah satunya adalah tidak lagi mengucurkan kredit baru bagi pemohon yang akan membuka kebun di atas lahan gambut. Kebijakan ini mulai dilakukan tahun ini," kata Agus, yang juga selaku Kepala Bank Mandiri Area Pekanbaru. "Ke depan, kita hanya akan memberikan kredit bagi lahan yang sudah berstatus hak guna usaha (HGU)," ungkapnya.

Tujuan dari kebijakan itu, sambungnya, untuk menyikapi isu lingkungan dan gejolak sawit yang mengalami tren penurunan harga sejak 2015. "Alternatif nonsawit kita maksimalkan untuk kredit untuk sektor kesehatan, pendidikan, kontraktor pemerintahan, infrastruktur, minyak dan gas bagian hilir untuk bisnis SPBU, serta komunikasi dan perdagangan," tukasnya. ***